DISRUPSI selalu hadir sebagai konsekuensi dari perubahan. Ia bukan sekadar mengguncang tatanan lama, tetapi juga menumbuhkan ketidakpastian yang dapat mengancam stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Belajar dari pengalaman menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang penuh kejutan sekaligus tantangan, Partai Golkar perlu mengambil peran lebih proaktif dalam mendorong transformasi nasional. Golkar harus menjadi kekuatan yang mengajak seluruh elemen bangsa memahami arah perubahan, agar Indonesia siap melangkah dan tidak tergagap menghadapi masa depan.

Perubahan yang dipicu oleh perkembangan teknologi telah menjadikan transformasi sebagai keniscayaan. Keberhasilan menghadapi era baru ini sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan memahami perubahan dan kemauan untuk beradaptasi. Kegagalan membaca perubahan hanyalah akan menciptakan masalah baru dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Sejarah menunjukkan, Golkar adalah salah satu organisasi politik yang berhasil menjaga eksistensi karena mampu bertransformasi mengikuti zaman.

Konsep partai yang awalnya tertutup, berangsur menjadi partai modern dan terbuka. Transformasi tersebut menjadi kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan nasional, bahkan setelah reformasi 1998. Kepercayaan rakyat terhadap para kader Golkar yang diberi amanah di parlemen maupun kabinet menjadi modal berharga dalam mengelola pembangunan di tengah dinamika perubahan.

Namun, perubahan yang terus bergulir juga membawa dampak sosial ekonomi yang nyata. Dunia saat ini menghadapi peningkatan signifikan angka pengangguran sebagai konsekuensi logis dari Revolusi Industri 4.0. Teknologi seperti otomatisasi, digitalisasi, Internet of Things (IoT), Big Data, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menggantikan banyak peran manusia dalam produksi, manufaktur, tata niaga hingga layanan jasa.

Akibatnya, terjadi reduksi peran tenaga manusia yang memicu gelombang pengangguran di banyak negara. Indonesia tidak luput dari fenomena tersebut. Dari total 7,4 juta pengangguran yang tercatat, sekitar satu juta di antaranya adalah lulusan sarjana. Bahkan, angka riil diyakini lebih tinggi mengingat banyak perusahaan tutup dan angkatan kerja baru terus masuk pasar kerja tanpa keterampilan yang relevan dengan kebutuhan era digital.

Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan keras. Negara harus hadir, terutama dalam memastikan kompetensi generasi muda agar sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Transformasi kualitas tenaga kerja harus menjadi program khusus untuk mencegah ledakan pengangguran yang dapat berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional.

Para ahli telah lama mengingatkan bahwa era digital akan membawa perubahan signifikan pada kualifikasi pekerjaan. Kini muncul berbagai profesi baru seperti ahli kecerdasan buatan dan machine learning, analis data, analis keamanan siber, hingga pembuat konten digital. Sementara pekerjaan administratif yang dulu dikerjakan manusia kini digantikan oleh sistem otomatis.

Pertanyaannya: apakah sistem pendidikan nasional telah mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi struktur ekonomi baru ini? Jika tidak, maka ledakan pengangguran hanya tinggal menunggu waktu dan hal tersebut berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial di masa depan. Karena itu, peningkatan kompetensi dan transformasi tenaga kerja harus menjadi program prioritas negara.

Perubahan juga belum berhenti. Dari fase Revolusi Industri 4.0, dunia kini bergerak menuju Society 5.0. Sebuah konsep masyarakat super cerdas yang mengintegrasikan teknologi ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Masyarakat bukan lagi hanya memanfaatkan teknologi, tetapi hidup berdampingan dan didukung oleh teknologi dalam pendidikan, kesehatan, energi, transportasi hingga tata kelola kehidupan sosial.

Di tengah perubahan besar ini, Golkar harus hadir sebagai kekuatan yang mampu membaca arah zaman. Pengalaman panjang Golkar dalam bertransformasi menjadi modal penting untuk kembali mengajak seluruh elemen bangsa beradaptasi dan merespons perubahan secara tepat dan bertanggung jawab.

Dengan transformasi, disrupsi dapat dikelola. Dengan adaptasi, perubahan dapat diarahkan menjadi peluang. Dan dengan stabilitas, pembangunan nasional dapat terus berlanjut.

*Anggota DPR RI / Ketua MPR RI ke-15 / Ketua DPR RI ke-20 / Ketua Komisi III DPR RI ke-7 / Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan)