PAMOR, CILACAP - Dalam menindaklanjuti arahan Bupati Cilacap pada pelantikan beberapa waktu lalu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Cilacap mengintensifkan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini menjadi langkah strategis untuk mendeteksi dini berbagai penyakit yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Kepala Dinkes PP dan KB Cilacap, Hasanuddin, menyatakan bahwa CKG menjadi prioritas utama yang mendapat perhatian serius dari seluruh jajaran Dinkes. “Tim internal telah melaksanakan rapat tugas intensif guna mengevaluasi capaian program sekaligus menyusun strategi percepatan cakupan target pemeriksaan kesehatan,” ujar Hasanuddin saat ditemui di kantornya, Kamis (04/12/2025).

Lebih lanjut Hasanuddin menjelaskan, Dinkes telah bekerja sama erat dengan seluruh puskesmas di Kabupaten Cilacap. Masing-masing puskesmas sudah membentuk tim khusus yang secara aktif melakukan pengecekan kesehatan masyarakat setiap hari.

Baca juga :

Puskesmas Jeruklegi I Tingkatkan Kesadaran Deteksi Dini Penyakit Melalui Program CKG Mobille

"Pendekatan ini memastikan data kesehatan masyarakat bisa dimonitor secara menyeluruh dan penyakit yang ditemukan dapat segera ditangani dengan tepat dan tuntas,” katanya.

Selain fokus pada pemeriksaan kesehatan, program CKG juga mengemban misi edukasi kepada masyarakat terhadap penerapan pola hidup bersih dan sehat serta konsumsi makanan bergizi. "Hal ini menjadi penting sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan," ucapnya.

Hasanuddin menambahkan, program ini mendapat dukungan signifikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program spesialis keliling. Dinkes Cilacap mengoordinasikan pembagian tugas dengan rumah sakit di wilayahnya, termasuk RSUD Cilacap, RSUD Majenang, dan beberapa rumah sakit swasta yang turut berperan. “Jadwal kunjungan dokter spesialis telah disusun rapi untuk memastikan kehadiran medis spesialis di berbagai titik layanan,” terangnya.

Terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana, Hasanuddin menegaskan hal tersebut tidak menghambat program, melainkan mendorong inovasi dan pendekatan proaktif. Menghadapi pengurangan dana TKD sebesar 393 miliar pada 2026, pemerintah daerah mengupayakan peningkatan dana sarpras dari pemerintah pusat.

"Wakil Bupati bahkan langsung melakukan kunjungan ke Kemenkes untuk mengajukan permohonan pengembangan fasilitas di RSUD Cilacap dan Majenang,” jelas Hasanuddin.

Pengembangan sarpras yang diusulkan adalah pembangunan gedung layanan empat lantai dengan fasilitas Instalasi Bedah Sentral (IBS), Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), CSSD, dan ICU di RSUD Cilacap. "Sementara RSUD Majenang fokus pada ekspansi layanan rawat jalan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang meningkat," tuturnya.

Lebih jauh, Hasanuddin mengatakan sumber pendanaan program kesehatan juga diperoleh dari Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan, seperti Bank Jateng. "Dana CSR dimanfaatkan untuk mendukung program pengendalian tuberkulosis (TB), bantuan gizi berupa susu, pemeliharaan alat kesehatan, hingga program kampung KB dan pengendalian penduduk," jelasnya.

Dikatakan Hasanuddin, monitoring serta evaluasi program dilakukan secara terpadu dan berkala oleh tim Dinkes yang juga terjun langsung ke lapangan guna menilai efektivitas layanan dan mengidentifikasi kendala. "Ini merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan demi memastikan layanan kesehatan berjalan efisien dan tepat sasaran," ujarnya.

Hasanuddin menegaskan komitmen Dinkes PP dan KB dalam menjalankan tugas sesuai arahan Bupati. “Dengan konsolidasi internal yang mantap dan koordinasi eksternal yang sinergis, kami yakin program pembangunan kesehatan di Cilacap dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata kepada masyarakat,” katanya.