PAMOR, JAKARTA-— Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR ke-20,  Bambang Soesatyo (Bamsoet), menuturkan Rapat Pleno Kedua  Wantimpres sepakat menetapkan tiga bidang strategis untuk memperkuat efektivitas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketiganya adalah Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diketuai Agum Gumelar, Bidang Kesejahteraan Sosial yang diketuai Pratikno, serta Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung. Pembidangan tersebut menyederhanakan struktur periode sebelumnya yang terdiri atas empat komisi, yakni Politik, Hukum dan HAM; Pertahanan dan Keamanan; Kesejahteraan Rakyat; serta Ekonomi dan Keuangan. Pembagian tiga bidang ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rekomendasi yang lebih fokus, cepat, dan tepat sasaran. Bamsoet sendiri masuk di bidang  Politik, Hukum dan Keamanan.

“Penyederhanaan menjadi tiga bidang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja Wantimpres. Presiden Prabowo membutuhkan masukan yang objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata. Tantangan nasional semakin kompleks, mulai dari geopolitik, keamanan, penegakan hukum, tekanan ekonomi global, hingga kemiskinan dan pengangguran. Wantimpres harus mampu membaca persoalan lebih awal, mengidentifikasi akar masalah, serta memberikan pilihan kebijakan yang bisa segera dijalankan Presiden,” ujar Bamsoet seusai mengikuti Rapat Pleno Kedua Wantimpres di Kantor Sekretaris Negara Jakarta, Kamis (15/10/26).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diketuai Agum Gumelar beranggotakan sembilan orang, termasuk Bambang Soesatyo, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf. Bidang ini bermitra dengan Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Cakupannya meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Bidang ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik, supremasi hukum, perlindungan HAM, pertahanan negara, keamanan nasional, serta menghadapi ancaman siber dan kejahatan lintas negara.

“Stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi pembangunan nasional. Ancaman sekarang semakin rumit, dari konflik geopolitik, serangan siber, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence, hingga kejahatan lintas negara. Wantimpres harus mampu memberikan peringatan dini dan rekomendasi strategis sebelum persoalan berkembang menjadi krisis. Penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan rakyat terhadap negara harus menjadi perhatian utama,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, Bidang Kesejahteraan Sosial yang diketuai Pratikno memiliki sepuluh anggota, termasuk Dato' Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siroj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty. Bidang ini bermitra dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Mitranya mencakup kementerian yang menangani agama dan haji, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, perempuan dan anak, kependudukan dan keluarga, pemuda dan olahraga, sosial, pekerja migran, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta ekonomi kreatif. Bidang ini berperan mengkaji efektivitas perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaat pembangunan semakin dirasakan rakyat.

“Keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan kehidupan rakyat. Apakah kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, pendidikan dan kesehatan semakin terjangkau, serta petani, nelayan, buruh, dan UMKM semakin sejahtera. Program Makan Bergizi Gratis, perlindungan sosial, koperasi, dan pemberdayaan desa harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan. Wantimpres harus membantu Presiden menemukan hambatan pelaksanaan program sekaligus jalan keluarnya,” tegas Bamsoet.

Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan ini menambahkan, Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung memiliki tujuh anggota, termasuk Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi. Bidang ini memiliki cakupan mitra paling luas, meliputi Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pangan, serta koordinasi bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Mitranya mencakup kementerian yang menangani investasi, industri, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, energi, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, transmigrasi, perhubungan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, serta Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional. Mitra strategis lainnya adalah Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Bidang ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, investasi, hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja.

“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan terobosan besar. Investasi harus menghasilkan industri produktif dan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi harus memperbesar nilai tambah nasional, sementara ketahanan pangan dan energi harus mengurangi ketergantungan impor. Wantimpres perlu memberikan analisis mengapa investasi belum optimal, biaya logistik masih tinggi, industri menghadapi tekanan, serta bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dapat bergerak lebih selaras untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” jelas Bamsoet

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menegaskan, keberhasilan pembidangan sangat bergantung pada kemampuan ketiga bidang bekerja secara terpadu. Persoalan kelangkaan BBM, misalnya, berkaitan dengan ketahanan energi, distribusi, harga pangan, inflasi, hingga stabilitas sosial. Demikian pula pengangguran yang terkait dengan investasi, pendidikan, industri, dan kualitas tenaga kerja. Karena itu, Wantimpres perlu memperkuat koordinasi antar kementerian, memanfaatkan data BPS dan Bappenas, serta menyusun rekomendasi lintas sektor yang terukur. 

“Wantimpres harus berani menyampaikan pandangan yang objektif kepada presiden, termasuk ketika suatu kebijakan perlu diperbaiki. Rekomendasi harus menjelaskan akar persoalan, dampaknya, langkah penyelesaian, serta kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab. Dengan tiga bidang yang bekerja secara sinergis, Wantimpres dapat semakin mampu membantu Presiden Prabowo mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)