PAMOR, BANYUMAS-Pemkab menggelar rapat koordinasi (Rakor) besar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan seluruh pihak terkait pada Senin, 29 September 2025, di Pendopo Si Panji. Langkah ini ditempuh untuk menyipaki banyaknya kasus dan keluhan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rakor yang dipimpin oleh Wakil Bupati Dwi Asih Lintarti ini dihadiri oleh Kapolresta, Dandim 0701, Sekda, kepala dinas, camat, dan perwakilan yayasan mitra pelaksana program.

Pembentukan Tim Pengawasan Gabungan
Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menekankan bahwa pencegahan dini adalah kunci agar masalah tidak meluas. Untuk itu, Pemkab akan segera membentuk tim pengawasan khusus yang bertugas mengawasi setiap dapur penyedia makanan di seluruh Banyumas.

“Agar permasalahan tidak membesar, saya sudah diskusi dengan Kapolresta. Kami akan membuat tim untuk membantu mengawasi setiap dapur yang ada,” kata Bupati Sadewo.

Baca Juga :

Banyumas Job Fair 2025 Siap Digelar, Catat Jadwal dan Lokasi Pelaksanaannya

Tim ini akan melibatkan gabungan dari Forkopimcam (Camat, Kapolsek, Danramil), Kepolisian, dan berbagai Dinas terkait seperti Kesehatan, Lingkungan Hidup (DLH), dan Pertanian. Bupati menargetkan tim ini harus sudah terbentuk minggu ini dan meminta Forkopimcam aktif melakukan kontrol rutin, tidak hanya menunggu adanya masalah. Selain mengawasi, tim juga akan memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang standar pengelolaan dapur yang baik.

Tantangan Program MBG dan Langkah Antisipasi
Program MBG, sebagai program unggulan Presiden RI untuk meningkatkan kualitas SDM, menargetkan sekitar 400.000 lebih peserta di Banyumas, termasuk pelajar PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita stunting.

Aspemkesra Sekda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, melaporkan bahwa program ini menghadapi tantangan besar, mulai dari perlunya regulasi lokal yang jelas, koordinasi, hingga pengawasan distribusi. Adanya laporan tentang kualitas makanan dan kasus dugaan keracunan membuat evaluasi program ini sangat mendesak.

Sementara itu, Koordinator MBG Banyumas, Lucky, menyampaikan bahwa sudah ada dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dihentikan sementara operasionalnya akibat dugaan Kasus Luar Biasa (KLB) atau keracunan.

“Antisipasi ini perlu dilakukan karena saat ini media sosial begitu masif memberitakan dugaan KLB. Dari badan misi nasional pun sudah memberi solusi untuk memberhentikan sementara SPPG yang bermasalah,” jelas Luky.

Saat ini, dari total 86 SPPG yang direncanakan di Banyumas, 64 sudah beroperasi. Pihaknya bersama Puskesmas dan Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan korban dugaan KLB dan wajib memperbarui laporan kasus ke pusat setiap pagi dan sore.