PAMOR, BANJARNEGARA – Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menegaskan komitmennya untuk tetap melaksanakan program pembangunan secara efektif dan efisien, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi APBN dan APBD.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Drs. Indarto, M.Si., saat memimpin Rapat Koordinasi Kelurahan se-Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025, yang digelar di Ruang Sasana Karya, Selasa (28/10/2025).

Rapat diikuti oleh perwakilan pejabat dan staf dari OPD Kecamatan dan kelurahan Kelurahan se-Kabupaten Banjarnegara sebanyak 100 orang, dengan leading sektor Bagian Tata Pemerintahan Setda.

Dalam arahannya, Sekda Indarto menjelaskan bahwa seluruh program pembangunan, hingga tingkat kecamatan, telah dirancang dengan perhitungan yang matang oleh pemerintah daerah. Namun, perubahan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran menjadi faktor penting yang perlu disikapi bersama karena berdampak langsung terhadap pembiayaan sejumlah program daerah.

“Kita memahami bahwa kebijakan efisiensi ini tidak hanya berdampak di Banjarnegara, tetapi juga dirasakan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Situasi ini menuntut kita bekerja lebih teliti, cermat, dan menyesuaikan prioritas pembangunan,” ujar Indarto.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kini memfokuskan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor fundamental seperti gaji pegawai, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Sektor-sektor tersebut dinilai sebagai kebutuhan pokok yang harus diutamakan sebelum dialokasikan ke bidang lainnya, termasuk pembiayaan untuk desa dan kelurahan.

Sekda juga menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara terus berupaya mempercepat pembangunan daerah melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Hampir setiap pekan Bupati dan Wakil Bupati berada di Jakarta atau Semarang untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, memperjuangkan pembangunan di Banjarnegara. Walau belum sepenuhnya sesuai harapan, hasilnya mulai dapat kita rasakan bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Kesra Setda Banjarnegara, Anang Sutanto, S.STP., M.Si., mengingatkan agar pengelolaan dana kelurahan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan penuh tanggung jawab.
“Kelurahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa. Karena itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kelurahan memerlukan ketelitian serta koordinasi yang baik antara pihak kelurahan dan kecamatan,” pesannya.

Anang berharap melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap seluruh lurah dan camat dapat memperkuat sinergi, memahami arah kebijakan fiskal daerah, serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.“Dengan demikian, keterbatasan anggaran dapat diimbangi dengan efektivitas pelaksanaan program yang tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya