PAMOR, CILACAP – Ketua GNPK RI Kabupaten Cilacap, Albani Idris, menyoroti urgensi pemindahan (demosi) bagi 25 pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK baru-baru ini. Menurutnya, Plt Bupati Cilacap wajib segera melaksanakan Demosi ini untuk menjaga integritas pemerintahan dan memenuhi harapan masyarakat.

Albani menegaskan bahwa Demosi—pemindahan ke jabatan yang lebih rendah disertai penurunan tanggung jawab, wewenang, serta gaji/tunjangan—harus dilaksanakan pasca-OTT. "Semua pejabat yang terjaring sudah menandatangani pakta integritas. Mereka siap disanksi saat melanggar," katanya, Rabu (1/4/2026).

Ia menekankan, 25 orang tersebut (di luar dua tersangka utama) perlu didemosi untuk penyegaran jabatan dilingkungan pemerintahan Cilacap dan mengembalikan kepercayaan publik, dan mewujudkan pembangunan Cilacap yang lebih bermartabat serta berpihak pada rakyat.

Harapan ini sejalan dengan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya untuk Cilacap menjadi Maju Besar, Para pejabat OPD diharapkan menjalankan program tersebut dengan integritas tinggi. "Jika Plt Bupati enggan melaksanakan Demosi, pakta integritas yang digagas Bupati jadi sia-sia. Integritas mereka pun dipertanyakan," tegas Albani.

Ia juga menyiratkan kekhawatiran terhadap Kepala BKPSDM. "Jika tidak dilaksanakan, jangan-jangan Kepala BKPSDM ikut terjaring dalam OTT kemarin," ujarnya.

GNPK berharap langkah ini membawa Cilacap menuju pemerintahan yang lebih baik, bermartabat dan bersih, clean and clear government demi kemajuan daerah.