PAMOR, PURBALINGGA – Komisi IV, DPRD Kabupaten Purbalingga guna jalankan fungsinya melakukan monitoring peningkatan infrastruktur, kiat ini untuk yang kali ketiga dilakukan Para Anggota Dewan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek, Jumat (17/07/2026). Hal itu, dilaksanakan dalam Program Alus Dalane yang murni dibiayai dari APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga, H. Adi Yuwono, mengatakan bahwa Komisi IV sebagai mitra kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Purbalingga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai dengan perencanaan dan menghasilkan kualitas yang baik.

Menurutnya, Program Alus Dalane merupakan hasil pembahasan antara DPRD bersama Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan APBD Tahun 2026. Dari hasil pembahasan tersebut, terdapat sekitar 16 paket pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan melalui mekanisme lelang e-katalog dengan nilai anggaran lebih dari Rp. 25 miliar.

Dalam monitoringnya, Komisi IV meninjau sejumlah lokasi pekerjaan, di antaranya ruas Jalan MT Haryono, Jalan S. Parman, serta ruas jalan Brobot–Wirasana. Berdasarkan hasil pemantauan, progres keseluruhan pekerjaan telah mencapai sekitar 19 persen. Beberapa paket telah selesai, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pelaksanaan.

Meski demikian, Komisi IV menemukan sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pelaksana pekerjaan maupun DPUPR sebagai pengawas teknis.

Saat di Jalan S. Parman, Komisi IV menilai masih terdapat lapisan aspal lama yang belum dibersihkan secara optimal. Di beberapa titik bahkan ditemukan pengaspalan yang langsung menimpa lapisan lama sehingga berpotensi menimbulkan permukaan jalan bergelombang. Selain itu, metode pengukuran volume pekerjaan penambalan aspal juga dinilai perlu diperbaiki.

"Kami meminta agar volume pekerjaan dihitung berdasarkan luasan per meter, bukan per titik atau spot, sehingga hasil penambalan lebih merata dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Komisi IV juga menyoroti pelaksanaan pengaspalan yang sebagian besar dilakukan pada malam hari. Meskipun memahami pertimbangan untuk mengurangi gangguan arus lalu lintas, pihaknya menilai pekerjaan malam hari berpotensi memengaruhi kualitas hasil apabila pengawasannya tidak dilakukan secara maksimal.

"Menurut kami, pekerjaan malam hari perlu menjadi bahan evaluasi. Pengawasan harus lebih diperkuat agar mutu pekerjaan tetap terjaga," tegasnya.

Sementara itu, pada ruas Jalan MT Haryono, khususnya di kawasan pertigaan lampu merah, Komisi IV menilai hasil pekerjaan masih kurang rapi sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali. Mengingat nilai anggaran yang cukup besar, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan harus terus ditingkatkan.

Adapun pada ruas Brobot–Wirasana, Komisi IV masih menemukan banyak kerikil yang tampak di permukaan jalan serta pori-pori aspal yang masih kasar dan belum padat. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu genangan air saat hujan dan mempercepat kerusakan jalan.

Selain itu, Komisi IV juga meminta agar ketebalan lapisan aspal disesuaikan dengan tingkat kemiringan badan jalan. Hal ini penting untuk mencegah terbentuknya kubangan air yang dapat menyebabkan lapisan aspal cepat terkikis maupun mengelupas.

H. Adi Yuwono menegaskan, Komisi IV akan terus melakukan monitoring di berbagai titik pekerjaan hingga seluruh proyek selesai. Menurutnya, pengawasan yang berkelanjutan merupakan bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

"Kami bersama DPUPR akan terus mendorong seluruh kontraktor agar lebih mengedepankan mutu pekerjaan. Yang terpenting bukan hanya proyek selesai tepat waktu, tetapi hasilnya benar-benar berkualitas, awet, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.