PAMOR, PURBALINGGA -Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, beserta dua Raperda lainnya, Rabu pagi (19/08/2026), berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Purbalingga, H.R. Bambang Irawan didampingi Wakil Ketua, H. Aman Waliyudin, Tenny Juliawati, turut hadir Bupati Purbalingga, Fahmi, jajaran anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, Camat, Pimpinan BUMD, serta perwakilan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purbalingga, H. Fahmi M. Hanif
menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah menegaskan kebijakan anggaran diarahkan untuk memperkuat infrastruktur, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi serta perlindungan sosial masyarakat.

“Pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar setiap anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat dan berdampak bagi masyarakat Purbalingga,” jelas Bupati  di hadapan Anggota Legislatif Purbalingga.

Menjawab pandangan fraksi terkait pendapatan, Bupati menjelaskan target opsen PKB dan BBNKB dalam Perubahan RAPBD 2026 disusun berdasarkan potensi riil dan perkembangan realisasi hingga semester I. Targetnya mencapai Rp. 60,8 miliar, meningkat sekitar Rp. 2,9 miliar dibandingkan realisasi T. 2025 sebesar Rp. 57,8 miliar.

Pada sisi belanja, pemerintah memprioritaskan kebutuhan wajib, periodik dan mengikat, sekaligus mendukung sejumlah agenda pembangunan seperti penguatan infrastruktur dan konektivitas, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan desa serta perlindungan sosial melalui program Purbalingga Gotong Royong.

Khusus infrastruktur, program Alus Dalane tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Pelaksanaannya akan mengandalkan kolaborasi pendanaan dari berbagai jenjang pemerintahan, tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

“Kami ingin pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, dilakukan secara merata dengan tetap memperhatikan kualitas dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya. Disamping itu, Pemerintah juga memastikan penanganan jalan memperhatikan drainase serta kesiapan menghadapi musim penghujan.

Terkait Perubahan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah menjelaskan perubahan objek retribusi dilakukan untuk menyesuaikan hasil evaluasi Kementerian Keuangan sekaligus mengakomodasi sejumlah layanan baru. Kebijakan pajak juga diarahkan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan kemudahan investasi.

Untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan tahapan pemilihan bagi 184 desa. Pemungutan suara direncanakan tahun ini, pada 10 Desember 2026 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 7,725 miliar.

Menjawab sorotan mengenai perubahan pendapatan dan belanja, Bupati menyampaikan bahwa penurunan pendapatan sebesar Rp. 161,46 miliar tidak sepenuhnya diikuti penurunan belanja karena terdapat SILPA 2025 sebesar Rp. 88,76 miliar yang digunakan untuk mendukung belanja daerah. Tambahan TKD sebesar Rp. 17 miliar juga akan diarahkan untuk mendukung Alus Dalane, persiapan SNT, sarana prasarana pemadam kebakaran dan kebutuhan prioritas lainnya.

Di sektor ekonomi, tambahan SILPA bebas akan diarahkan pada kegiatan produktif yang memiliki daya ungkit, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan permodalan UMK dan kelompok tani. Sementara Purbalingga Food Center akan dievaluasi dan direstrukturisasi agar lebih menarik serta mampu berkembang sebagai destinasi kuliner daerah.

“Kita tidak ingin kebijakan pajak justru menambah beban masyarakat. Optimalisasi PAD harus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini,” ujarnya.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah menegaskan komitmen memperkuat UHC, mengisi kekosongan kepala sekolah definitif serta meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Hingga 2026, sebanyak 47 satuan pendidikan telah mendapatkan bantuan revitalisasi, sedangkan 307 satuan pendidikan masih dalam proses verifikasi.

Disamping bantuan sosial, pemerintah juga menekankan pentingnya validitas data agar bantuan tepat sasaran. Usulan labelisasi rumah penerima bansos akan dipertimbangkan dengan memperhatikan manfaat transparansi sekaligus risiko stigma, diskriminasi dan persoalan privasi.

“Yang paling penting adalah memastikan program pemerintah tepat sasaran, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Bupati.