PAMOR, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pembina Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, mendukung penuh dan yakin langkah Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memproduksi mobil nasional dalam waktu tiga tahun mendatang bakal terwujud. Target tersebut bukan sekadar ambisi politik, melainkan tonggak penting dalam sejarah industrialisasi otomotif nasional yang selama ini didominasi oleh merek-merek asing.

Visi mobil nasional selaras dengan upaya pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi berbasis industri manufaktur. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, sepanjang tahun 2024 penjualan kendaraan roda empat di dalam negeri mencapai lebih dari 960 ribu unit, sementara ekspor tembus 520 ribu unit. Angka itu menempatkan Indonesia sebagai produsen otomotif terbesar di Asia Tenggara, namun ironisnya Indonesia belum memiliki satupun mobil nasional.

"Rencana besar ini harus dibaca sebagai momentum kebangkitan industri otomotif Indonesia yang sesungguhnya, karena kita sudah memulainya dengan karya anak bangsa di PINDAD seperti mobil Maung dan Garuda. Setelah puluhan tahun menjadi pasar dan perakit kendaraan dari luar negeri, sudah saatnya Indonesia melahirkan mobil nasional yang benar-benar lahir dari rancangan, teknologi, dan sumber daya manusia bangsa sendiri," ujar Bamsoet yang juga pemakai mobil nasional Maung Generasi ke-2 produksi PINDAD di Jakarta, Rabu (22/10/25).

Baca Juga :

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Angka 5 Persen, Presiden Prabowo: Ini Kerja Keras Kita Semua

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, arah pengembangan mobil nasional harus berpijak pada tren masa depan, yaitu elektrifikasi dan digitalisasi otomotif. Dunia tengah bergerak menuju kendaraan listrik, dan Indonesia memiliki keunggulan komparatif karena menguasai cadangan nikel terbesar di dunia.

Selain menciptakan produk kebanggaan bangsa, proyek mobil nasional juga berpotensi besar menyerap tenaga kerja baru. Kementerian Perindustrian memperkirakan, setiap satu pabrik otomotif besar bisa menyerap hingga 10 ribu pekerja langsung, dan lebih dari 50 ribu tenaga kerja tidak langsung di sektor komponen, logistik, dan servis.

“Jika kita kembangkan mobil listrik nasional dengan basis sumber daya alam kita sendiri, nilai tambahnya luar biasa besar. Inilah saatnya kita membalik posisi dari konsumen menjadi produsen,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengingatkan agar proyek mobil nasional tidak terjebak pada romantisme masa lalu atau sekadar euforia politik. Karenanya, proyek mobil nasional harus ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga memiliki kepastian hukum, dukungan fiskal, dan pengawasan lintas kementerian. 

“Mobil nasional adalah simbol kedaulatan ekonomi bangsa. Kita ingin mobil nasional ini benar-benar bisa diproduksi massal dan diterima pasar. Bukan hanya dipamerkan di peresmian pabrik,” jelas Bamsoet.

Dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya ini mencontohkan, berbagai negara di Asia berhasil mengembangkan mobil nasionalnya melalui strategi jangka panjang dan kemauan politik yang kuat. Jepang, misalnya, memulai industri otomotifnya pasca Perang Dunia II dengan dukungan penuh pemerintah terhadap perusahaan lokal seperti Toyota, Honda, dan Nissan. Dalam dua dekade, Jepang berubah dari negara pengimpor menjadi eksportir mobil terbesar di dunia, dan kini mendominasi pasar global dengan reputasi efisiensi serta ketangguhan teknologi.

"Korea Selatan juga tidak jauh berbeda. Pada awal 1970-an, pemerintah Korea meluncurkan Automobile Industry Promotion Act yang melahirkan Hyundai dan Kia. Dalam 40 tahun, Hyundai bukan hanya menguasai pasar domestik, tetapi juga berhasil menembus pasar Amerika dan Eropa, bahkan kini menjadi salah satu produsen kendaraan listrik terbesar di dunia," papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, Malaysia sukses dengan proyek Proton yang lahir pada 1983 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Proton mampu bertahan puluhan tahun dan melahirkan ekosistem otomotif nasional Malaysia. Sementara Tiongkok sejak tahun 2009, pemerintahnya memberi insentif besar bagi industri kendaraan energi baru (New Energy Vehicles/NEV). Hasilnya, merek seperti BYD, NIO, dan Geely kini menjadi pemain utama global. Bahkan BYD pada 2024 menyalip Tesla sebagai produsen mobil listrik terbesar di dunia.

“Negara-negara tersebut berhasil bukan karena punya dana besar, tetapi karena konsisten. Pemerintahnya menetapkan arah jangka panjang dan memberi ruang tumbuh bagi industri dalam negeri. Indonesia harus meniru ketegasan itu, dengan memadukan potensi alam, SDM, dan pasar domestik yang besar,” pungkas Bamsoet.