PAMOR, TANGERANG SELATAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan 212 sertipikat tanah aset milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berlangsung pada acara Pengkajian Ramadan 1446 H, di Auditorium Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (06/03/2025). Dalam sambutannya, ia berkomitmen untuk mempercepat sertipikasi tanah wakaf serta rumah ibadah lainnya. Ke depan, ia akan menyediakan loket khusus bagi pendaftaran tanah milik organisasi masyarakat serta lembaga keagamaan.

"Pelayanan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan biasanya memakan waktu antara dua hingga tiga bulan, dengan jumlah permohonan mencapai sekitar delapan juta per tahun. Dengan adanya loket khusus, pelayanan bagi lembaga keagamaan diharapkan dapat lebih cepat dan efisien,” ujar Nusron Wahid.

Menteri Nusron juga menyambut baik inisiatif Muhammadiyah dalam mempercepat sertipikasi tanah untuk kepentingan organisasi. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menerima sertipikat tanah dengan total luas aset mencapai 36,6 hektare yang berlokasi di Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN berkomitmen menata ulang sistem pertanahan yang lebih berkeadilan dan merata, tanpa mengabaikan keberlanjutan ekonomi. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron membahas inisiatif wakaf produktif yang melibatkan organisasi keagamaan. Program ini memungkinkan wakaf dalam bentuk hak atas tanah, di mana tanah tetap milik negara, tetapi dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) kepada badan wakaf yang dikelola organisasi keagamaan.

Baca juga :

Tegaskan Komitmen, Irjen Kementerian ATR/BPN Saksikan Penandatanganan SKB Timnas PK dan Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026

Program ini memanfaatkan tanah cadangan negara yang diperkirakan mencapai 1,4 juta hektare, dengan tujuan mendukung ketahanan pangan nasional. Kementerian ATR/BPN menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk Muhammadiyah, agar tanah terlantar bisa dimanfaatkan secara produktif demi kepentingan bersama.

"Melalui program ini, kami berharap tanah dapat dimanfaatkan untuk usaha, pengembangan sosial, dan pendidikan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan tanah cadangan negara. Program ini tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat, salah satunya Muhammadiyah," ujar Menteri Nusron.

Hadir dalam kesempatan ini, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; Menteri KKP, Sakti Wahyu Tenggrono; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’Ti; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan; Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq; Wamen KKP, Didit Herdiawan; Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Dzulfikar Ahmad Tawalla. Sebagai tuan rumah, hadir pula Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ma’mun Murod; Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan; serta tokoh Muhammadiyah lainnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II, Uunk Din Parunggi; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Shinta Purwitasari. (MW/FA/AN)