PAMOR, JAKARTA - International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antar kementerian dalam menangani berbagai permasalahan pertanahan yang berpotensi menghambat pembangunan dan investasi. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Iljas Tedjo Prijono, usai menghadiri acara pembukaannya di Jakarta International Convention Center, Rabu (11/06/2025).

"Dengan adanya kolaborasi, sinergi bersama-sama antar kementerian di bawah Menteri Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), ini bisa diselaraskan sehingga para pemangku kepentingan bisa secara bersama-sama mengharmonisasikan bagaimana menyelesaikan permasalahan tanah dalam rangka untuk pembangunan,” ujar Iljas Tedjo Prijono.

Menurutnya, inisiatif ICI 2025 yang digagas Kemenko IPK patut diapresiasi karena menjadi ruang bersama untuk memperkuat kontribusi seluruh kementerian/lembaga dalam ekosistem pembangunan nasional, termasuk penyelesaian konflik pertanahan.

"Kami mengapresiasi atas inisiasi Kemenko IPK yang mengkoordinir beberapa kementerian, salah satunya Kementerian ATR/BPN. Acara ini adalah forum untuk bisa melakukan kolaborasi dan sinergi, dalam rangka memberikan kontribusi secara maksimal menuju pada kesejahteraan masyarakat, serta sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo,” jelas Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN.

Baca juga :

Sekjen Kementerian ATR/BPN Buka Rapat Evaluasi Proyek ILASP: Tekankan Pentingnya Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran

Secara lebih spesifik, peran Ditjen PSKP dalam pembangunan infrastruktur tidak bisa dilepaskan dari pentingnya memberikan kepastian hukum atas tanah. Iljas Tedjo Prijono mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan di lapangan, khususnya terkait Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum maupun program strategis lainnya, seperti investasi dan transmigrasi.

"Dalam rangka memberikan kepastian hukum hak atas tanah, terkadang ada permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan tanah, baik untuk pembangunan, untuk investasi, maupun yang sekarang sudah mulai ada transmigrasi,” lanjut Dirjen PSKP Kementerian ATR/BPN.

Ia berharap, sinergi yang dibangun melalui forum seperti ICI dapat terus ditingkatkan sehingga penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan lebih komprehensif, adil, dan mendukung pertumbuhan investasi nasional. “Sekarang sudah ada sinergi yang baik dengan adanya Menteri Koordinator yang membawahi beberapa kementerian. Ini salah satu bentuk dari kolaborasi sinergi penyelenggaraan acara ini,” pungkas Iljas Tedjo Prijono. (LS/GE/YZ/RT)