PAMOR, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi  meminta agar pembentukan kios TPID diperbanyak di seluruh kabupaten/kota untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Ia mencontohkan keberhasilan Kota Semarang yang meskipun tidak memiliki sawah namun memiliki Badan Usaha Milik Petani (BUMP) sebagai offtaker beras.

“Menjadi anomali ketika Kota Semarang yang tidak punya sawah penetrasi (harga) berase normal. Yang punya sawah bagaimana?,” ujarnya saat memimpin  High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah di Gumaya Hotel, Semarang, Rabu (16/7/2025). 

Ia memberi sinyal agar BUMP atau BUMD sebagai offtaker beras, ini untuk direplikasi di kabupaten kota yang belum memiliki. Demikian ia meminta OPD Pemprov Jateng mendorong agar kios TPID bisa terbentuk di seluruh kabupaten kota di Jateng."Segera dibentuk di seluruh kabupaten kota. Kalau yang belum paham tokonya seperti apa bisa berguru ke Semarang," katanya.

Baca Juga :

Gubernur Jateng Imbau Jangan Ada Konvoi di Perayaan Kelulusan Siswa

Selain pembahasan BUMP dan kios TPID, Gubernur juga memberikan enam arahan pengendalian inflasi kepada bupati/walikota, yaitu menetapkan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam RTRW, memperkuat kerjasama dengan petani lokal, pemerataan pasokan pangan antar daerah surplus dengan subsidi transportasi, optimalisasi penyerapan hasil panen dan hilirisasi produk pangan lokal, mendorong peran aktif BUMD/BUMP/Koperasi Merah Putih dalam rantai pasok pangan, serta mendirikan toko kendali inflasi di pasar.

Plt Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani yang hadir dalam kesempatan itu menegaskan dukungan penuh terhadap langkah pengendalian inflasi Pemprov Jateng dan Bank Indonesia. “Kami akan menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur dan hasil rapat hari ini dengan mengoptimalkan peran perangkat daerah serta mendorong kolaborasi bersama pelaku usaha di sektor pangan, termasuk mengeksplorasi pembentukan kios TPID di Purbalingga,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkab Purbalingga berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan pokok demi melindungi daya beli masyarakat. “Harapannya, langkah konkret ini dapat mendukung ketahanan pangan daerah dan menekan laju inflasi, sehingga perekonomian masyarakat Purbalingga tetap tumbuh secara stabil,” imbuhnya.