PAMOR, CILACAP - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cilacap menerima penghargaan bergengsi dari Direktorat Jenderal Agraria atas keberhasilannya dalam pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tahun 2025.

Penghargaan ini merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasi BPN Cilacap dalam mempercepat reforma agraria serta menyelesaikan berbagai masalah pertanahan di wilayahnya dengan efektif dan tepat sasaran sebelum akhir tahun 2025.

GTRA tahun 2025 ini, Kantah Cilacap mentarget 616 bidang yang seharusnya selesai bulan Desember 2025, namun per 1 Agustus kemarin sudah terselesaikan.

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Cilacap, Andri Kristanto melalui KKS PGT di seksi penataan dan pertanahan BPN Cilacap, Asep Saefudin mengatakan, bahwa target GTRA untuk tahun 2025 ada 616 bidang dan sudah selesai sejak 1 Agustus 2025 serta sudah terbit sertipikat. 

"Saat ini kita sedang menunggu arahan dari Kakanwil terkait dengan penyerahan, dan untuk lokasinya ada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedungreja, Cilacap," katanya, Senin, (13/10/2025) di kantornya. 

Baca Juga :

Warga Kampung Laut Unjuk Rasa di Kantor ATR/BPN Cilacap, Ini Tuntutannya

Ia menambahkan, bahwa untuk yang redis itu percepatan yang seharusnya aturan selesai Desember, tetapi bulan Agustus sudah selesai. Kita mendapat juara I  terkait dengan penghargaan GTRA itu, juara I penyelesaian terkait dengan laporan Trimester satu. "Dapat reward juara I se Indonesia dari Dirjen Agraria langsung dari Bu Dirjen terkait dengan pelaksanaan GTRA," ungkap Asep. 

Untuk target 2026, menurutnya ada sekitar 3.300 bidang dengan lokasi sumber tanahnya dari pelepasan tanah hutan yang berada di Desa Cimrutu, Desa Rawaapu, Desa Ujunggagak, Desa Pamulihan, Desa Bantarpanjang, dan Desa Cilempuyang. 

"Untuk GTRA itu sekitar 1.200 bidang dengan lokasi Desa Kaliwungu , dan kita penlokan lagi sekitar 1.000 bidang, desa Panikel Kecamatan Kampunglaut sumber tanahnya dari tanah timbul potensinya ada sekitar 1.000 bidang dan kita masih punya PR sekitar 800 bidang untuk melengkapi target," jelasnya. 

Terkait kiat-kiat agar mencapai target, Asep menegaskan, bahwa kami mensolidkan tim GTRA dan menjaga koordinasi lintas sektoral terkait sinergi dengan OPD, karena GTRA tidak lepas dari dinas dinas yang terkait. "Tidak hanya internal BPN saja, tetapi dari dinas terkait seperti Bupati, Asisten II, PUPR bidang Tata Ruang, Bagian Hukum BPPKAD, dan lainya, ada sekitar 20 OPD yang masuk ke tim GTRA Cilacap," ungkapnya. 

Ia berharap, GTRA tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya, karena untuk historinya BPN Cilacap sering mendapat penghargaan baik dari Kanwil, Dirjen maupun kementerian.  Tahun 2025 dari pelepasan kawasan hutan itu masih ada sisa. Sisanya ini kita alokasikan lagi di tahun 2026 khususnya di desa Kaliwungu. 

"Jadi GTRA ini terus berlanjut dan kontinyu. Untuk kekurang yang 800 an bidang itu kita langkahnya koordinasi dengan PUPR melalui Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Di PUPR juga melakukan inventarisasi terkait bidang-bidang tanah. Kekurangan yang 800 bidang kita mungkin akan mencari dari sana," ucapnya. 

Asep menambahkan, bahwa GTRA sangat manfaat bagi masyarakat, karena mereka sudah menggarap tanah hingga puluhan tahun, dan mereka sudah menanti-nanti untuk dilegalkan tanahnya agar mendapat sertipikat, makanya dengan adanya GTRA melalui Reforma Agraria itu menjadi harapan yang sangat besar, kesempatan yang sangat besar untuk warga masyarakat penggarap khususnya yang lebih dari 20 tahun untuk mendapatkan kepastian hukum tanah yang mereka garap. "Itu berdasarkan Perpres No 62 tahun 2023 tentang percepatan reforma agraria," jelasnya.