PAMOR, CILACAP – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa seluruh dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cilacap harus mematuhi standar sanitasi dan sertifikasi halal sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Penegasan ini disampaikan dalam acara pengarahan dan evaluasi di Hotel Aston Inn Cilacap yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Cilacap beserta jajaran pejabat daerah, Jumat (05/12/2025).

Nanik menekankan bahwa setiap dapur mitra wajib memiliki Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS) dan Sertifikasi Halal sebagai syarat utama dalam tata kelola program MBG. Ia menambahkan, penggunaan bahan baku harus didominasi produk lokal dari pedagang, petani, dan peternak sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menguatkan perekonomian daerah.

“MBG tidak sekadar memperbaiki gizi anak, tapi juga mendorong peningkatan pendapatan masyarakat lokal melalui pemanfaatan produk dalam negeri,” ujar Nanik.

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menyambut positif arahan tersebut. Ia menyampaikan bahwa dari kuota 163 SPPG, saat ini baru 95 yang beroperasi efektif dan berjanji mempermudah perizinan bagi mitra yang disiplin memenuhi persyaratan.

Syamsul juga mengingatkan pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV terhubung ke BGN serta pendingin udara di ruang pengemasan makanan untuk menjaga kualitas produk. "Pemisahan tempat pencucian bahan makanan dan peralatan juga wajib dilaksanakan demi kebersihan mutu makanan," pesan Bupati.

Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya menambahkan fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan porsi MBG ke sekolah-sekolah terdekat, serta rencana perluasan penerima manfaat ke guru, anak putus sekolah, anak jalanan, dan anak pondok pesantren yang belum terdaftar.

"Program MBG di Cilacap diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat setempat," tegasnya.