PAMOR, JAKARTA-Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli)  menyampaikan sikap tegas dan keberatan keras atas tindakan penangkapan Presiden Venezuela oleh otoritas Amerika Serikat. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, prinsip kedaulatan negara, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Presiden Petisi Ahli  Pitra Romadoni Nasution SH MH  menilai bahwa penangkapan seorang Kepala Negara yang sedang menjabat tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh negara lain, karena bertentangan dengan prinsip fundamental hubungan internasional yang telah disepakati oleh masyarakat dunia.

Tindakan Amerika Serikat tersebut melanggar prinsip kedaulatan dan persamaan derajat antarnegara, sebagaimana ditegaskan dalam:

Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB

“Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya.”

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB

“Tidak satu ketentuan pun dalam Piagam ini yang memberi wewenang kepada PBB untuk mencampuri urusan yang pada hakikatnya termasuk dalam yurisdiksi domestik suatu negara.”

Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum lintas negara terhadap Kepala Negara tanpa persetujuan negara yang bersangkutan atau tanpa mandat internasional yang sah merupakan bentuk intervensi ilegal.

Dalam hukum internasional, seorang Presiden sebagai Kepala Negara memiliki imunitas penuh (immunity ratione personae) selama masa jabatannya. Prinsip ini diakui secara universal, antara lain dalam:

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961

Pasal 29:

“Pejabat negara yang memiliki status tertentu tidak boleh ditangkap atau ditahan dalam bentuk apa pun.”

Yurisprudensi Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ)

Putusan ICJ dalam perkara Arrest Warrant (Democratic Republic of Congo v. Belgium, 2002) menegaskan bahwa Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri memiliki imunitas penuh dari yurisdiksi pidana negara lain.

Penangkapan Presiden Venezuela juga bertentangan dengan:

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB

“Semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain.”

Tindakan sepihak tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya dan mengancam stabilitas serta ketertiban dunia internasional.

Hukum internasional tidak membenarkan penerapan yurisdiksi nasional secara sewenang-wenang terhadap pejabat tinggi negara lain. Setiap dugaan pelanggaran hukum internasional harus diselesaikan melalui mekanisme yang sah, seperti:

Mahkamah Internasional (ICJ),

Mahkamah Pidana Internasional (ICC),

dengan tetap menghormati prinsip imunitas dan due process of law.

Sikap dan Tuntutan PETISI AHLI, PETISI AHLI menegaskan:

1. Penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat adalah tidak sah menurut hukum internasional.

2. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan prinsip kedaulatan negara.

3. PBB dan komunitas internasional harus bersikap tegas untuk mencegah praktik penegakan hukum sepihak yang berbahaya.

4. Sengketa internasional harus diselesaikan melalui mekanisme hukum internasional yang sah dan beradab, bukan melalui tekanan politik atau kekuatan sepihak.

“Petisi Ahli mengajak seluruh negara anggota PBB untuk kembali pada semangat multilateralisme, supremasi hukum internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, demi menjaga perdamaian dan ketertiban dunia,” imbuhnya.