JUTAAN orang muda, atau mereka yang berusia produktif, saat ini, terpaksa menjalani hidup keseharian dengan berselimutkan gelisah karena berstatus pengangguran. Dari fakta ini, orang muda Indonesia berharap para pembantu presiden berinovasi dengan mengkreasi kebijakan dan program yang solutif untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Jumlah pengangguran yang terus bertambah patut menjadi perhatian dan keprihatinan bersama. Mudah-mudahan, aneka masalah yang mengemuka di ruang publik akhir-akhir ini tidak menggeser atau bahkan menenggelamkan persoalan riel yang sedang dihadapi puluhan juta orang muda Indonesia. Persoalan nyata itu adalah defisit lapangan kerja. Menyoal minimnya lapangan kerja saat ini bukan masalah atau kepentingan satu-dua orang, melainkan persoalan bersama. Sebab, bukankah masa depan negara-bangsa berada di pundak generasi penerus. 

Belakangan ini, sejumlah elemen masyarakat merasa sangat prihatin karena Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba dihadapkan pada sejumlah masalah historis. Dari persoalan tata kelola SDA (sumber daya alam) yang tidak mengindahkan urgensi pelestarian lingkungan hingga persoalan tentang tata kelola wilayah oleh pemerintah daerah. Sudah pasti bahwa beberapa persoalan itu mengganggu fokus serta menyita perhatian Presiden. Sebab, apa pun latar belakang semua persoalan itu, tetap harus disikapi dan segera diselesaikan oleh pemerintah, kendati persoalan-persoalan itu sejatinya hanya berkait dengan kepentingan segelintir orang.

Bersyukur bahwa Presiden Prabowo dengan tenang, tegas dan penuh kebijaksanaan sudah menyelesaikan beberapa persoalan itu. Kini, kepedulian pada masalah defisit lapangan kerja sudah selayaknya mendapat perhatian lebih. Bahkan patut menjadi prioritas masalah agar generasi muda percaya bahwa pemerintah peduli akan masa depan mereka.

Bagi masyarakat kebanyakan, ragam masalah yang sedang dihadapi pemerintah sebenarnya sudah cukup jelas. Paling utama adalah fakta bahwa kinerja perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja akibat ketidakpastian global. Dampaknya nyata dan dirasakan langsung oleh semua komunitas. Daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga melemah. Banyak pabrik berhenti berproduksi. Akibatnya, banyak komunitas pekerja harus menerima keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dari ringkasan masalah nyata ini, semua orang dengan sendirinya langsung paham bahwa prioritas masalah  yang sedang dihadapi pemerintah adalah memburuknya situasi perekonomian. Maka, upaya yang patut diprioritaskan tentu saja kerja memulihkan kinerja perekonomian nasional dengan menghadirkan dan menawarkan inisiatif-inisiatif baru yang inovatif. Berpijak pada kebutuhan itu, tentu saja menjadi tidak bijaksana dan tak elok jika pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo saat ini terus menerus diganggu dengan menghadirkan masalah yang tidak berkait dengan kebutuhan masyarakyat kebanyakan.

Salah satu masalah utama yang menjadi keprihatinan bersama saat ini adalah fakta tentang jutaan orang muda atau usia angkatan kerja yang harus menyandang status pengangguran. Hari-hari ini, berbagai kalangan yang peduli masih membahas gelembung jumlah pengangguran itu. Data resmi tentang total pengangguran di Indonesia sudah sering dipaparkan dan terus berseliweran di ruang publik, baik data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dari badan multilateral seperti Dana Monter Internasional (IMF), maupun perkiraan para ahli serta pengamat.

Jutaan keluarga pun prihatin karena putra-putri mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Orang-orang muda aktif mencari informasi lowongan kerja, serta menulis dan mengirimkan surat lamaran kerja. Namun, jutaan dari mereka tidak mendapatkan apa yang dicari. Kisah tentang perjuangan orang-muda mencari lowongan pekerjaan sudah banyak dipublikasikan diberbagai platform media sosial.

Penulis adalah Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur/Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)

Menurut BPS, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat menjadi 7,28 juta orang per Februari 2025. Pada periode yang sama, total angkatan kerja bertambah 3,67 juta orang, menjadi 153,05 juta jiwa. Penambahan angkatan kerja baru melahirkan asumsi bahwa jumlah penangguran pun terus bertambah. Tak hanya BPS, IMF pun memprediksi tingkat pengangguran Indonesia pada 2025 bisa mencapai 5 persen.

Maka, sudah menjadi kewajiban bersama untuk mencari jalan keluar dari fakta permasalahan ini. Orang muda Indonesia sangat berharap pada pemerintah. Di tengah ketidakpastian seperti sekarang, para pembantu presiden diharapkan terus berinovasi dengan mengkreasi kebijakan dan program yang solutif untuk mengurangi angka pengangguran. Dalam konteks ini, proposal Kementerian Pertanian sangat layak dicermati dan dijadikan contoh kasus.

Belum lama ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kementeriannya telah menyusun strategi transformasi dan investasi sektor pertanian yang berdampak langsung pada masyarakat. Transformasi di sektor pertanian harus dimulai melalui hilirisasi. Dengan hilirisasi, akan terwujud nilai tambah produk, kesejahteraan petani, dan daya saing komoditas di pasar domestik maupun ekspor. Hilirisasi produk pertanian merupakan jalan tercepat bagi Indonesia mewujudkan kemandirian.

Hilirisasi sektor pertanian, menurut rancangan Kementan itu, butuh investasi Rp 371 triliun. Investasi itu diyakini tidak akan sia-sia. Sebaliknya, hasil dari hilirisasi produk pertanian itu akan membukukan nilai penjualan hingga Rp  9.000 triliun. Dan, tak kalah strategisnya adalah manfaatnya bagi angkatan kerja Indonesia. Sebab, hilirisasi sektor pertanian bisa menciptakan delapan (8) juta lapangan kerja.

Contoh inovasi dan kreasi program seperti inilah yang diharapkan masyarakat. Tentu saja semua pihak berharap pemerintah bisa segera merealisasikan program hilirisasi produk pertanian. Program ini sangat bermanfaat karena mampu mewujudkan beberapa target strategis; dari kemandirian pangan, penciptaan lapangan kerja baru hingga meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Program hilirisasi produk pertanian pun sangat realistis dan relevan dengan kebutuhan negara-bangsa saat ini. Lebih dari itu, hilirisasi produk pertanian pun relevan dengan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia Indonesia era terkini.

Berpijak pada prinsip dan pemahaman bahwa politik pembangunan harus selalu berfokus pada upaya dan kerja mewujudkan kebaikan bersama seluruh rakyat Indonesia, maka negara wajib merespons kebutuhan 153 juta generasi muda atau angkatan kerja. Memang tidak mudah, tetapi itulah tantangan hari-hari ini.

*Penulis adalah Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur/Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan).