PAMOR, CILACAP - Bawaslu Kabupaten Cilacap mengeluarkan refleksi tajam terkait kondisi demokrasi dan operasional lembaga pengawas pemilu selama 2025 di periode nontahapan, Senin (29/12/2025). Evaluasi ini menjadi pengingat krusial bahwa demokrasi sejati dibangun melalui pengawasan preventif yang konsisten, peningkatan kapasitas institusi, dan kesiapan personel di luar tahapan pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap, Soim Ginanjar, menekankan penguatan tata kelola lembaga sebagai prioritas utama sepanjang tahun. Penataan administrasi, kedisiplinan organisasi, serta pengelolaan anggaran dilakukan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari publik.

"Meski tidak ada tahapan, jajaran kesekretariatan tidak pernah absen untuk hadir di kantor serta mengerjakan tugas. Tata kelola yang kuat dipandang sebagai prasyarat mutlak bagi pengawasan pemilu yang berintegritas," ujar Soim.

Baca juga :

Imbauan Bawaslu Cilacap: KPU Harus Segera Update Data Parpol Sebelum 26 Desember

Ia menambahkan, tantangan demokrasi ke depan semakin kompleks, sehingga peningkatan kapasitas SDM tidak bisa ditawar. Bawaslu fokus pada penguatan kompetensi pengawas, etika kelembagaan, dan disiplin kerja agar mampu cegah, awasi, serta tindak pelanggaran secara objektif. Diskusi, kajian, dan telaah hukum menjadi kunci literasi internal.

Dalam aspek kelembagaan, pengawasan efektif bergantung pada sinergi dengan pemangku kepentingan. "Kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat diperkuat, sembari tetap menjaga independensi Bawaslu. Sinergi ini memperluas jangkauan pengawasan dan partisipasi publik," tegas Soim.

Sebagai catatan kritis, Bawaslu menyoroti perlunya inovasi agar kerja di masa nontahapan tak sekadar rutinitas administratif. Inovasi diarahkan untuk atasi keterbatasan sumber daya, kuatkan pengawasan partisipatif, dan tingkatkan efektivitas lokal.

Perencanaan program dan anggaran pun disusun terukur berdasarkan kebutuhan riil, menjaga kesiapan lembaga agar fungsi pengawasan tak melemah.

Pada periode ini, Bawaslu tetap aktif dalam berbagai tugas krusial. Termasuk pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pemutakhiran data partai politik via Sistem Informasi Parpol (SILON), uji petik data pemilih langsung ke warga, serta pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif.

"Bawaslu Kabupaten Cilacap ingin memastikan pengawasan pemilu bersifat berkelanjutan dan tidak boleh berhenti hanya karena tidak adanya tahapan," pungkas Soim.

Melalui refleksi ini, Bawaslu menegaskan komitmen memperkuat pengawasan, jaga independensi, serta dorong demokrasi berkualitas, jujur, dan berintegritas di Cilacap.