PAMOR, CILACAP – Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Cilacap resmi memiliki pemimpin baru. Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap digelar Kamis (5/11/2026), menandai pergantian estafet kepemimpinan dari Andri Kristanto kepada Moch. Adcha.

‎Moch. Adcha, S.SiT., M.Si., QRMP yang sebelumnya menjabat di Kabupaten Purbalingga serta merangkap Plt Kepala Kantor Pertanahan Pemalang, resmi menggantikan Andri Kristanto, S.Kom., M.T., QRMP yang telah mengabdi di Cilacap selama 1 tahun 4 bulan.

‎Kepala BPN Cilacap yang lama, Andri Kristanto, memaparkan capaian selama masa jabatannya. Ia menekankan pentingnya sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kabupaten Cilacap, dalam mengurai benang kusut permasalahan pertanahan di daerah ujung timur Jawa Tengah ini.

Baca juga :

Target 4 Kawasan Strategis, BPN Cilacap Petakan Lokasi Reforma Agraria 2026 dari Eks HGU hingga Tanah Timbul

‎"Selama 1 tahun 4 bulan di Cilacap, memang ada beberapa hal terkait pertanahan yang kita benahi bersama-sama. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit permasalahan yang waktu saya datang di Cilacap, seperti di kawasan Klaces, Ujungalang (Nusakambangan) dan wilayah Widarapayung, pelan-pelan bisa terurai," ujar Andri.

‎Andri mengakui bahwa meskipun belum semua masalah tuntas 100 persen, fondasi penyelesaian telah terbangun berkat sinergi dengan Komisi A DPRD dan instansi terkait. Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada penerusnya.

‎"Pesan saya kepada kepala kantor yang baru, teruskan perjuangan saya di Cilacap. Selesaikan permasalahan yang masih ada. Saya yakin dengan sinergi seluruh stakeholder, persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Saya berharap tidak ada persoalan baru, namun jika ada masalah lama, saya yakin beliau akan berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya," pungkas Andri.

‎Sementara itu, Kepala BPN Cilacap yang baru, Moch. Adcha, menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan dan mempercepat roda pelayanan pertanahan. Membawa pengalaman dari Purbalingga dan Pemalang, Adcha menargetkan percepatan program strategis nasional, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

‎"Harapan negara adalah pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih progresif. Program jangka pendek kita di akhir tahun ini adalah menyelesaikan sisa kegiatan PTSL yang tinggal beberapa ratus bidang lagi, agar target 23 ribu bidang bisa tuntas dan masyarakat segera menerima manfaatnya," tegas Adcha.

‎Selain menuntaskan target PTSL, Adcha menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan Zero Tunggakan. Ia tidak mentolerir adanya penumpukan berkas yang dapat memicu komplain dari masyarakat.

‎"Yang terpenting kita akan melaksanakan zero tunggakan. Itu tidak boleh terjadi, karena semakin banyak tunggakan, komplain masyarakat akan semakin banyak," tambahnya.

‎Adcha juga mengajak peran serta media massa untuk mengawal program-program strategis tersebut. Ia berharap pemberitaan yang seimbang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses pelayanan pertanahan yang sebenarnya.

‎"Mohon dukungannya, kolaborasinya. Selain pemerintah eksekutif dan legislatif, media sangat penting dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk lebih mengerti proses pelayanan pertanahan ini," tutup Adcha.