PAMOR, GOMBONG  – Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Gombong (UNIMUGO) menyelenggarakan Kuliah Umum Hukum Agraria bertema “Sertipikat Elektronik: Menggebrak Era Baru Administrasi Pertanahan – Tantangan Regulasi dan Kepastian Hukum di Tengah Transformasi Digital”. Acara ini berlangsung pada Rabu (24/12) di Ruang Kuliah 1 UNIMUGO, menghadirkan Andri Kristanto, S.Kom., M.T., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Andri menekankan bahwa sertipikat elektronik bukan hanya pergantian bentuk dokumen dari analog ke digital, melainkan revolusi pelayanan publik pertanahan. Transformasi ini menuntut kesiapan simultan dari sistem hukum, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kuliah umum membahas secara komprehensif konsep sertipikat elektronik, urgensi dokumen digital dalam administrasi pertanahan, serta perbedaan mendasar dengan sertipikat analog. Andri juga menyajikan landasan hukum pendukung, mulai dari Undang-Undang ITE hingga peraturan teknis Kementerian ATR/BPN, yang memperkuat keabsahan sertipikat elektronik.

Baca juga :

Berhasil Laksanakan GTRA Tahun 2025, BPN Cilacap Raih Penghargaa dari Dirjen Agraria

Peserta diajak mendalami tantangan utama transformasi digital pertanahan, seperti kekuatan pembuktian di pengadilan, perlindungan data pribadi, integritas sistem, kesenjangan literasi teknologi, dan ancaman keamanan siber. Andri menegaskan perlunya standardisasi audit digital forensik, penguatan keamanan data, serta peningkatan literasi hukum digital bagi penegak hukum dan masyarakat.

Dipandu moderator Diana Novita, sesi berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa. Kegiatan ini diharapkan memperkaya wawasan hukum agraria kontemporer serta menumbuhkan kesadaran kritis tentang peran hukum dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial di era digital.