PAMOR, PURBALINGGA – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (Pandum) Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 yang gelar ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (24/06/2026). 

Secara umum, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga sepanjang tahun anggaran 2025, termasuk keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, berbagai catatan strategis juga disampaikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. 

Dalam pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah daerah, realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,131 triliun atau sekitar 101,66 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp441,53 miliar atau 101,17 persen dari target. Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp2,082 triliun atau 96,80 persen dari pagu anggaran, dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp103,77 miliar. 

PDI Perjuangan Soroti PAD, Belanja dan Penyertaan Modal BUMD
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Lia Maghfuroh, mengapresiasi capaian pendapatan daerah dan PAD yang mampu melampaui target. Meski demikian, fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor yang menjadi penyumbang utama peningkatan PAD. Fraksi juga meminta penjelasan mengenai prioritas penggunaan belanja daerah agar benar-benar mendukung pelayanan publik yang ekonomis, efisien, dan efektif.

Selain itu, PDI Perjuangan menyoroti penyertaan modal kepada BUMD dan meminta penjelasan sejauh mana penguatan permodalan tersebut mampu meningkatkan kinerja serta kontribusi BUMD terhadap daerah. Fraksi juga meminta kejelasan terkait pemanfaatan SILPA bebas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp38,31 miliar untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

PKB Tekankan Transparansi dan Dampak APBD bagi Masyarakat
Fraksi PKB melalui Hj. Erliyati, mengapresiasi keberhasilan Pemkab Purbalingga meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya. Namun, PKB menegaskan bahwa opini WTP hanya menunjukkan kewajaran laporan keuangan dan bukan ukuran langsung keberhasilan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
PKB meminta pemerintah daerah lebih terbuka terkait temuan BPK, rekomendasi yang diberikan, dan tindak lanjut yang telah dilakukan. Fraksi juga meminta penjelasan realisasi pendapatan dibandingkan target APBD murni serta faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pendapatan daerah.

Disamping itu, PKB menyoroti tingginya SILPA yang dinilai menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD. Fraksi meminta penjelasan terkait dampak APBD terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan petani, perkembangan UMKM, serta kualitas layanan kesehatan. 

PKB juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran, percepatan pengadaan barang dan jasa, penguatan monitoring program, optimalisasi kinerja BUMD, serta digitalisasi pengelolaan pajak, retribusi, dan aset daerah. 

PKS Dorong Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah
Fraksi PKS yang disampaikan oleh Siti Sifa, mengapresiasi capaian pendapatan daerah dan menilai realisasi belanja harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengentasan kemiskinan.

PKS juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap SiLPA sebesar Rp103,77 miliar agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan semakin efektif. Selain itu, PKS mendorong pemerintah daerah terus memperkuat kemandirian fiskal melalui pengembangan UMKM, sektor pertanian, perdagangan, ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan. 

Golkar Soroti Pendapatan, Infrastruktur dan Transportasi Lokal
Fraksi Partai Golkar melalui Teguh Dwiyanto, mengapresiasi capaian pendapatan daerah dan raihan opini WTP. Namun, Golkar meminta penjelasan terkait belum optimalnya sejumlah sektor pendapatan seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, dan kinerja Perusda.

Fraksi juga mempertanyakan besarnya SiLPA Tahun 2025 dan meminta penjelasan apakah hal tersebut merupakan hasil efisiensi anggaran atau disebabkan faktor lain. Selain itu, Golkar mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada administrasi keuangan, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata masyarakat, seperti masih adanya jalan rusak dan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi.

Di bidang pendidikan, Golkar menyoroti kebijakan Dapodik serta meminta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan. Sementara pada sektor transportasi, Golkar meminta pemerintah daerah mencari solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat pengguna BRT Trans Jateng sekaligus menjaga keberlangsungan usaha sopir angkutan kota. 

Gerindra Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
Fraksi Gerindra yang diwakili Hj. Yuniarti, memberikan apresiasi atas peningkatan pendapatan daerah, kenaikan PAD, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 4,57 persen menjadi 5,92 persen, serta membaiknya posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah.

Meski demikian, Gerindra mendorong optimalisasi sektor pariwisata, retribusi parkir, dan Perumda untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Fraksi juga meminta penjelasan terkait turunnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan meningkatnya angka ketimpangan yang tercermin dari kenaikan Gini Ratio.

Selain itu, Gerindra menyoroti kinerja PDAM, revitalisasi pasar rakyat, peningkatan penerangan jalan umum, kualitas layanan kesehatan, serta kebutuhan pemenuhan jabatan kepala sekolah yang masih kosong di sejumlah satuan pendidikan. 

Amanat Demokrat Soroti Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur
Fraksi Amanat Demokrat yang diwakili olh Sunarko,S.H. mengapresiasi pelaksanaan APBD 2025, namun menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian. Fraksi menyoroti keterbatasan anggaran di berbagai OPD yang dinilai berdampak pada optimalisasi pelayanan masyarakat.

Di bidang pendidikan, Amanat Demokrat menyoroti kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kekosongan sekitar 200 kepala sekolah definitif, minimnya calon kepala sekolah, serta ancaman kekurangan tenaga pendidik akibat tingginya angka pensiun. Fraksi juga meminta perhatian terhadap kondisi Kantor Korwilcam Pendidikan Karangjambu yang mengalami kerusakan parah.

Pada sektor kesehatan, fraksi meminta solusi terhadap keterbatasan anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Di bidang infrastruktur, Amanat Demokrat menyoroti kualitas sejumlah proyek jalan yang dinilai belum sesuai harapan dan meminta peningkatan pengawasan untuk mencegah kebocoran anggaran.
Selain itu, fraksi mendorong revitalisasi Perumda Puspahastama, pengembangan sektor perikanan, peningkatan dukungan anggaran bagi BPBD, optimalisasi OPD penghasil PAD, serta pemanfaatan potensi sumber daya tambang sebagai penggerak ekonomi dan sumber pendapatan daerah. 

Secara keseluruhan, seluruh fraksi DPRD menerima dan mendukung pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025. Berbagai apresiasi yang disampaikan menunjukkan adanya capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, seluruh fraksi juga sepakat bahwa peningkatan kualitas perencanaan, efektivitas belanja, optimalisasi PAD, penguatan kinerja BUMD, peningkatan kualitas layanan publik, serta pemerataan hasil pembangunan harus terus menjadi perhatian pemerintah daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Purbalingga yang lebih baik.