PAMOR, ROMA- Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan pada asas keadilan sosial dan dialog lintas agama untuk memperbaiki situasi perdamaian di dalam negeri yang tidak stabil.

Demikian ditegaskan Pastor Markus Solo Kewuta SVD, Staf Dikasteri Dialog Antar Agama Takhta Suci Vatikan, usai menghadiri briefing perilisan Indeks Perdamaian Global 2026 di Kedutaan Australia untuk Takhta Suci Vatikan di Roma, Senin sore (22/6/2026) waktu setempat.

”Saya yakin, saat ini dan ke depannya Indonesia butuh sekali stabilitas sektor kesejahteraan ekonomi dan dialog lintas agama demi terwujudnya perdamaian,” tandas Padre Marco, sapaan akrab satu-satunya pejabat Takhta Suci asal Indonesia ini.  

Padre Marco menjelaskan bahwa Institute Economics & Peace (IEP), sebuah organisasi non-governmental (NGO) berbasis di Sydney, Australia, melakukan riset untuk memastikan fluktuasi dan pergerakan situasi perdamaian di negara-negara di dunia, berbasis pada kesejahteraan ekonomi negara-negara tersebut. 

Ia menambahkan, ada banyak rumusan yang dipakai di dalam perhitungan untuk menentukan kesejahteraan ekonomi, termasuk kalkulasi Gross National Products (GNP), Gross Domestic Products (GDP), total devisa negara, dan juga mekanisme distribusi sumber daya alam (SDA) dan kekayaan negara untuk kesejahteraan semua warga negara yang disebut keadilan sosial. 

”Tentu saja, tingkat perdamaian dunia tidak hanya diukur melalui kesejahteraan ekonomi, tetapi Organisasi IEP ini bekerja di garis ini atas keyakinan seperti yang dianut oleh orang Romawi Kuno: Roti dan Permainan (panem et circenses). Bahwa kehidupan hanya bisa dinikmati dengan sesungguhnya kalau perut sudah kenyang,” ujarnya. 

Kalau manusia merasa lapar, tandas Padre Marco, di sana ada gejolak ketidakpuasan dan ada kecenderungan yang tinggi menuju penggunaan kekerasan terhadap pihak di luar dirinya. 

”Kesejahteraan ekonomi adalah barometer terhadap tingkat perdamaian sebuah negara. Kurang lebih demikian sintesis briefing dari Prof Steve Killelea, pendiri IEP, dalam pertemuan kemarin sore,” ucap Padre Marco.  

Posisi Indonesia
Padre Marco mengungkapkan dalam Indeks Perdamaian Global 2026 yang baru dirilis minggu lalu, Indonesia berada pada peringkat 69, atau kategori zona MEDIUM, artinya situasi perdamaian negara Indonesia tidak stabil. Indonesia berada di bawah Sri Lanka dan Yordania, di atas Jamaika dan Serbia, dan negara-negara lainnya.

Dibandingkan dengan Malaysia, situasi perdamaian Indonesia memprihatinkan. Dalam Indeks perdamaian global dunia 2026 itu, Malaysia berada di peringkat 12, pada kategori zona TINGGI, artinya situasi perdamaian negaranya TINGGI. Tahun 2025 lalu, Malaysia berada pada peringkat 13, pada kategori yang sama, yakni TINGGI. 

Dengan demikian, lanjut Padre Marco, tahun ini Malaysia naik satu anak tangga, artinya ada perkembangan positif. Sementara Indonesia justru turun begitu jauh. Indonesia yang 2025 berada pada peringkat 49, pada kategori MEDIUM, lebih mendekat ke kategori TINGGI, di tahun 2026 ini peringkat indeks perdamaian Indonesia anjlok ke peringkat 69. 

”Artinya Indonesia jatuh bebas berguling-guling sepanjang 20 anak tangga, melewati negara-negara seperti Kuwait, Botswana, Armenia, Chile, Yunani, Kosovo, Moldova, hingga Maroko, Turkmenistan, dan lainnya. Mereka masih lebih damai daripada Indonesia, menurut  IEP 2026,” tukasnya. 

Lebih lanjut, Padre Marco mengatakan bahwa Prof Killelea membenarkan keraguan ekonomi sendiri dijadikan faktor tunggal yang sangat berpengaruh terhadap fluktuasi perdamaian sebuah negara. 

”Perdamaian lintas agama, menurut beliau juga memiliki peran yang sangat tinggi. Ini juga merupakan kesimpulan kami yang berkarya di bidang dialog lintas agama. Bayangkan saja. Kita melakukan perhitungan sederhana saja. Sekitar 80% penduduk dunia dikatakan memeluk sebuah agama. Jadi kalau 80% dari total 8 miliar penduduk dunia ini hidup secara damai, maka agama memiliki kontribusi besar terhadap indeks perdamaian global,” jelasnya. 

Oleh karena itu, sekali lagi Padre Marco menyakini bahwa para pemimpin dunia termasuk Indonesia bisa menimba falsafah atau rumus kepemimpinan yang sukses dari IEP 2026. ”Cukup memajukan dua sektor ini secara signifikan. Yakni kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan pada asas keadilan sosial dan dialog lintas agama," pungkasnya.