PAMOR, PURWOKERTO– Lebih dari 150 nasabah pensiunan Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto yang mengaku menjadi korban dugaan penyimpangan dalam kegiatan investasi menyatakan siap mengawal dan mengikuti aksi damai penyampaian aspirasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa, 10 November 2026. Aksi tersebut sengaja dipilih bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan sebagai simbol perjuangan para pensiunan yang selama ini telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.
 
Kuasa hukum lebih dari 150 nasabah pensiunan, Djoko Susanto, mengatakan aksi damai tersebut merupakan bentuk perjuangan para korban untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta pemulihan hak-hak mereka yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian.
 
Menurut Djoko, pemilihan tanggal 10 November bukan tanpa alasan. Momentum Hari Pahlawan memiliki makna tersendiri bagi para pensiunan yang menjadi korban, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat yang selama masa pengabdiannya telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara.
 
"Kenapa kami memilih aksi bertepatan dengan Hari Pahlawan? Karena para pensiunan ini semuanya adalah pahlawan. Ada pahlawan tanpa tanda jasa, yakni para guru. Ada pahlawan pejuang bela negara dari kalangan pensiunan TNI dan Polri, serta pahlawan-pahlawan lainnya yang telah mengabdikan hidup untuk bangsa dan negara," ujar Djoko Susanto.
 
Ia menegaskan, aksi damai tersebut bukan sekadar menyampaikan tuntutan, melainkan juga bentuk perjuangan para pensiunan untuk mendapatkan hak dan keadilan pada masa ketika mereka seharusnya menikmati masa tua dengan tenang.
 
"Setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara dan masyarakat, seharusnya para pensiunan dapat menikmati masa tua dengan aman dan tenteram. Namun, mereka justru harus menghadapi persoalan yang menimbulkan beban ekonomi, tekanan psikologis, dan ketidakpastian hukum. Karena itu, kami akan mengawal perjuangan mereka agar aspirasi ini benar-benar mendapatkan perhatian," tegasnya.
 
Dalam aksi damai tersebut, para pensiunan akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada OJK. Di antaranya meminta pengawasan dan pemeriksaan secara profesional, objektif, transparan, serta independen terhadap dugaan penyimpangan yang melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto.
 
Mereka juga meminta OJK tidak hanya memberikan jawaban normatif, tetapi mengambil langkah pengawasan konkret terhadap pengaduan yang telah disampaikan para korban.
 
Selain itu, para pensiunan meminta evaluasi terhadap penanganan pengaduan oleh OJK Purwokerto, sekaligus memastikan adanya koordinasi dan konsistensi tindak lanjut antara OJK Pusat dan OJK daerah.
 
Dalam materi aspirasi yang disiapkan, para korban juga mendesak adanya kejelasan status kredit yang membebani mereka. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap dasar dan keabsahan kewajiban kredit, termasuk tuntutan penghentian pemotongan angsuran apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti terdapat keterkaitan dengan tindak pidana atau penyimpangan yang merugikan para korban.
 
Tidak hanya menuntut pengungkapan dugaan tindak pidana di sektor perbankan, para pensiunan juga meminta penyelesaian kerugian material maupun immaterial sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
 
Giri Sudewo, salah satu perwakilan yang akan menyampaikan aspirasi, menegaskan bahwa langkah para pensiunan memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
 
"Kami berani melangkah karena ada aturan yang harus dijalankan OJK. Kami menghormati proses hukum, tetapi menghormati proses hukum bukan berarti harus diam ketika hak-hak kami belum mendapatkan perlindungan," ungkap Giri.
 
Ia menambahkan, para korban siap memberikan data, dokumen, kronologi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk membantu proses pemeriksaan dan pengungkapan persoalan secara menyeluruh.
 
Sementara itu, Ibu Naryati menyoroti pentingnya pemeriksaan yang tidak hanya bertumpu pada dokumen administratif, tetapi juga menggali seluruh fakta, termasuk keterangan korban, aliran dana, komunikasi, dan pola transaksi.
 
"Kami meminta agar setiap kejanggalan ditelusuri secara serius. Jangan sampai indikasi penyimpangan diabaikan hanya karena secara administratif tampak memenuhi prosedur," ujarnya.
 
Bapak Bhima Nugraha juga meminta OJK melakukan evaluasi serius terhadap penanganan pengaduan di tingkat daerah. Ia berharap seluruh pengaduan korban diperiksa secara independen dan mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 
Adapun Bapak Prihartono meminta OJK Pusat memastikan koordinasi dengan jajaran daerah berjalan konsisten sehingga tidak terjadi perbedaan penanganan yang justru merugikan masyarakat pencari keadilan.
 
Sedangkan Bapak Agus Riyanto menekankan pentingnya kejelasan status kredit para korban, termasuk evaluasi terhadap pemotongan angsuran yang masih berjalan.
 
Kuasa Hukum Para nasabah Advokat Djoko Susanto menegaskan, pihaknya bersama para pensiunan akan mengawal penyampaian aspirasi tersebut agar tidak berhenti pada pertemuan dan janji tindak lanjut semata.
 
"Kami berharap OJK memberikan jawaban yang jelas, langkah konkret, serta batas waktu penyelesaian yang terukur. Para pensiunan membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji untuk menindaklanjuti," katanya.
 
Ia berharap momentum Hari Pahlawan menjadi pengingat bahwa para pensiunan yang kini memperjuangkan hak-haknya merupakan orang-orang yang telah memberikan pengabdian panjang kepada bangsa dan negara.
 
"Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya meminta hak para pensiunan dilindungi, persoalan ini diungkap secara terang, dan keadilan benar-benar diwujudkan. Jangan sampai para pahlawan yang telah mengabdikan hidupnya justru harus menghabiskan masa tua untuk memperjuangkan hak yang seharusnya mereka dapatkan," pungkas Djoko.