PAMOR, JAKARTA- — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa peringatan Hari Pahlawan 10 November harus menjadi pengingat, bahwa para pahlawan telah mengorbankan jiwa dengan seluruh penderitaannya. Sehingga tidak boleh ada yabg bermain-main dengan masa denpan bangsa ini dengan pengkhianatan dan upaya makar. 

Hari Pahlawan harus menjadi energi kebangsaan untuk mempercepat terwujudnya Indonesia yang mandiri, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Menurut Bamsoet, para pahlawan telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Dengan keberanian, persatuan, dan pengorbanan, mereka merebut kemerdekaan. Generasi hari ini memikul tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata: menghapus kemiskinan, memperluas lapangan kerja, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi nasional.

“Para pahlawan telah merebut kemerdekaan dengan darah dan pengorbanan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan itu benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat: pangan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, rumah yang manusiawi, serta kesempatan hidup yang adil bagi seluruh anak bangsa,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (10/11/26).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, Indonesia memiliki modal besar untuk bergerak lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan, sementara ekonomi semester I-2026 tumbuh 5,45 persen. Pertumbuhan tersebut harus terus dijaga kualitasnya agar tidak hanya tercermin dalam angka makroekonomi, melainkan menjelma menjadi kesempatan kerja, kenaikan produktivitas, dan perbaikan kesejahteraan hingga ke desa-desa.

Bamsoet menekankan, capaian penurunan kemiskinan nasional menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang pada Maret 2026 patut diapresiasi. Namun, angka tersebut juga menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Negara harus memastikan setiap keluarga memiliki jalan keluar dari kemiskinan melalui pendidikan, keterampilan, akses permodalan, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan kesempatan berusaha yang nyata.

“Melawan kemiskinan dan ketimpangan adalah kepahlawanan masa kini. Negara tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan. Yang lebih penting adalah membuka jalan agar rakyat mampu berdiri di atas kaki sendiri, memiliki pekerjaan, usaha, keterampilan, dan masa depan yang lebih baik,” tegas Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, pembangunan perumahan rakyat, serta penguatan ekonomi desa merupakan bagian dari perjuangan mewujudkan kemandirian nasional.

Kedaulatan pangan, lanjut Bamsoet, harus diwujudkan melalui keberpihakan nyata kepada petani dan nelayan, modernisasi irigasi, kepastian pupuk dan benih, perbaikan rantai distribusi, serta stabilitas harga yang melindungi produsen maupun konsumen. Di sektor energi, percepatan transisi energi, penguatan energi baru-terbarukan, dan pengolahan sumber daya di dalam negeri harus menjadi fondasi agar Indonesia tidak terus bergantung pada nilai tambah yang dinikmati bangsa lain.

“Dulu para pahlawan mengusir penjajahan dari tanah air. Kini kita harus mengusir ketergantungan ekonomi, ketergantungan pangan, ketergantungan energi, dan ketergantungan teknologi. Bangsa besar tidak cukup hanya kaya sumber daya; bangsa besar harus mampu mengolah kekayaannya bagi kemakmuran rakyatnya sendiri,” kata Bamsoet.

Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini juga menyoroti pentingnya penciptaan pekerjaan berkualitas. Pada Agustus 2026, jumlah penduduk bekerja mencapai 147,99 juta orang dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen. Capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk mempercepat penciptaan pekerjaan formal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memperluas ruang tumbuh UMKM dan industri nasional.

Bamsoet menambahkan, semangat kepahlawanan harus diterjemahkan dalam tata kelola pembangunan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta generasi muda harus berjalan dalam satu barisan kebangsaan. Tidak ada pembangunan yang berhasil jika berjalan sendiri-sendiri.

“Gotong royong adalah kekuatan asli Indonesia. Ketika pemerintah bekerja dengan arah yang jelas, dunia usaha berinvestasi dan menciptakan nilai tambah, perguruan tinggi melahirkan inovasi, serta rakyat diberi ruang untuk tumbuh, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan. Ia menjadi tujuan yang sangat mungkin kita capai,” urai Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak generasi muda menjadikan Hari Pahlawan sebagai panggilan untuk berkarya, bukan sekadar seremoni tahunan. Generasi muda harus tampil sebagai pelopor inovasi, pengusaha baru, profesional unggul, penjaga persatuan, serta pemimpin yang berintegritas.

Bamsoet juga mengingatkan, semangat kepahlawanan harus menjadi benteng moral dalam menghadapi setiap tindakan yang mengancam wibawa negara, stabilitas pemerintahan, serta persatuan nasional. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara atau Presiden, apabila terbukti melalui proses hukum yang sah dan transparan, bukan sekadar pelanggaran privasi maupun tindak pidana teknologi informasi. Tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan negara karena berpotensi membocorkan arah kebijakan strategis, komunikasi pemerintahan, dan langkah-langkah negara dalam menjaga keamanan nasional.

Lebih jauh, apabila penyadapan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang mengarah pada upaya makar atau penggulingan pemerintahan yang sah, negara tidak boleh bersikap ragu. Aparat penegak hukum harus mengusut secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu hingga ke akar jaringan, aktor, motif, serta aliran kepentingan yang menyertainya. 

“Pahlawan mengorbankan jiwa untuk mendirikan dan mempertahankan republik ini. Karena itu, tidak boleh ada ruang bagi siapa pun untuk bermain-main dengan keamanan negara, merusak kewibawaan Presiden, atau menunggangi situasi demi memecah persatuan bangsa. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi makar dan pengkhianatan terhadap negara bukanlah demokrasi,” tegas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, masyarakat juga harus menjaga kejernihan sikap dan tidak mudah terseret provokasi, disinformasi, maupun narasi yang sengaja diciptakan untuk membelah bangsa. Perbedaan pandangan politik harus disalurkan melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi, bukan melalui cara-cara gelap yang mengancam ketertiban umum serta masa depan Indonesia.

“Pada Hari Pahlawan, kita tegaskan kembali: persatuan nasional bukan barang yang bisa ditawar. Negara harus tegas terhadap setiap ancaman, rakyat harus cerdas menghadapi provokasi, dan seluruh elemen bangsa harus berdiri tegak menjaga pemerintahan yang sah serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bamsoet.