PAMOR, CILACAP - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cilacap bersama Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Cilacap menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat demokrasi lokal sebagai fondasi keadilan sosial bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Dialog Konsolidasi Demokrasi di Kantor Bawaslu Cilacap, Jumat (13/2/2026).

Kedua lembaga sepakat bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan sarana mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kesetaraan hak warga negara.Ketua Bawaslu Cilacap, Soim Ginanjar, menekankan pengawasan pemilu berintegritas sebagai instrumen krusial agar setiap suara rakyat berpengaruh pada pembangunan daerah.

"Demokrasi tanpa keadilan sosial melahirkan oligarki, sementara keadilan sosial tanpa demokrasi menghasilkan totalitarianisme," ujar alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.Bawaslu mendorong kolaborasi dengan organisasi kepemudaan untuk pendidikan politik berkelanjutan. Partisipasi pemuda dianggap kunci budaya demokrasi sehat, kritis, dan berorientasi publik. "Pengawasan menjadi gerakan moral bersama melalui pendekatan partisipatif," bebernya.

Baca juga :

Perkuat Kapasitas PPID, Bawaslu Cilacap Gelar Simulasi Role-Play Intensif

Sementara itu, Ketua GP Ansor Cilacap, Ahmad Fajri Nida, menyatakan kesiapan mengawal demokrasi lokal dengan semangat kepeloporan dan nilai kebangsaan. "Keadilan sosial terwujud lewat pemilu jujur dan adil; pengawasan Bawaslu strategis mencegah pelanggaran," tegasnya.

Nida membandingkan Bawaslu sebagai wasit pertandingan sepak bola" yang menjamin permainan sesuai aturan, sehingga proses politik tetap cantik dan bermartabat.

Kedua pihak juga menggalakkan literasi demokrasi bagi generasi muda untuk paham hak-kewajiban politik, cegah praktik merusak, dan bangun proses adil. Sinergi ini diharapkan jadi model tata kelola transparan, akuntabel, dan pro-rakyat, optimistis tingkatkan kualitas demokrasi lokal Cilacap.