Forum ASN PPPK Audensi Ke Ketua DPRD Purbalingga, Ini Yang Disampaikan

BERITA KOTA

Forum ASN PPPK Audensi Ke Ketua DPRD Purbalingga, Ini Yang Disampaikan

Forum ASN PPPK melakukan audensi dengan Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan. Mereka diterima di ruang kepanitiaan, Selasa (21/4/2026).(Foto :Muhammad Nur)

Penulis: Muhammad Nur

Editor : Redaksi

Selasa, 21 April 2026,
Jam: 20:32:43 WIB

PAMOR, PURBALINGGA-Perwakilan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPK) yang tergabung dalam Forum ASN PPPK melakukan audensi dengan Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan. Mereka diterima di ruang kepanitiaan, Selasa (21/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut perwakilan Forum ASN PPPK yang berjumlah 12 orang menyampaikan berbagai hal terkait nasib mereka. Salah satu anggota Forum ASN PPPK, Susanti mengatakan dalam kesempatan itu disampaikan berbagai persoalan, termasuk kepastian nasib mereka. “Namun kami berbesar hati karena Ketua DPRD Purbalingga menegaskan menolak pemecatan tenaga PPPK di Kabupaten Purbalingga,” ungkapnya.

Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan dalam kesempatan itu menyampaikan audensi menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi antara Forum ASN PPPK dengan DPRD Kabupaten Purbalingga.

Dalam suasana penuh keakraban, dilakukan diskusi dan pertukaran pandangan terkait berbagai hal strategis guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Kamimenyambut baik silaturahmi ini sebagai langkah positif dalam membangun sinergi bersama demi kemajuan Kabupaten Purbalingga,” kata Ketua DPRD Purbalingga.

Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan menolak wacana pemecatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait efisiensi anggaran. Menurutnya PPPK memiliki peran penting dalam pelayanan publik.

“Kami di DPRD Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk tetap berpihak kepada tenaga PPPK. Mereka adalah bagian penting dalam pelayanan publik, sehingga tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan dalam proses penyesuaian anggaran ini,” tegasnya dalam berbagai kesempatan.

Optimalisasi Pendapatan

Menurutnya, solusi yang harus ditempuh bukanlah pengurangan tenaga kerja, melainkan optimalisasi pendapatan daerah agar rasio belanja pegawai dapat ditekan sesuai ketentuan tanpa mengganggu stabilitas tenaga kerja.

Sebagai langkah strategis, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan.“Kami mendukung Pemkab untuk mencarikan solusi, salah satunya dengan menaikkan PAD. Masih banyak potensi yang bisa dioptimalkan, seperti retribusi parkir tepi jalan, kinerja Perumda termasuk PDAM, hingga sektor pariwisata,” jelasnya.