PAMOR,JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan), Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya, Bambang Soesatyo, menegaskan upaya memperbaiki kualitas bangsa harus dimulai dari pembenahan partai politik (Parpol) sebagai fondasi utama demokrasi. Saat ini Parpol merupakan titik utama yang sangat menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan negara, sehingga reformasi politik yang menyeluruh tidak akan pernah efektif tanpa perbaikan serius di tubuh Parpol itu sendiri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Parpol memiliki posisi yang sangat strategis. Parpol menjadi satu-satunya pintu untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Peran tersebut menjadikan Parpol sebagai aktor utama dalam menentukan kepemimpinan nasional lima tahunan yang berdampak langsung terhadap arah pembangunan bangsa.

“Saya sangat terpengaruh sekali dengan pemikiran Prof. Jimly, kalau kita ingin memperbaiki bangsa ini secara menyeluruh, maka pembenahan harus dimulai dari partai politik. Parpol adalah tulang punggung demokrasi dan menjadi hulu dari seluruh proses politik yang menentukan masa depan negara,” ujar Bamsoet saat memberikan testimoni dalam acara ulang tahun ke-70 sekaligus peluncuran 12 buku Prof. Jimly Asshiddiqie di Parle Senayan, Selasa (21/4/26).

Hadir antara lain Menko Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Penasihat Khusus Presiden Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Dofiri, Ketum ICMI Pusat Arif Satria, Ketua MUI Abdul Manan Ghani, Ketum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Budi Santoso Tanuwibowo, Dipo Alam, Mahfud MD, Din Syamsudin, Fadel Muhammad, Komarudin Hidayat, Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti serta Hatta Ali.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, Parpol memiliki kewenangan besar dalam proses seleksi pejabat publik strategis di tingkat pusat maupun daerah, baik melalui mekanisme Pemilu, Pilpres maupun Pilkada. Parpol juga terlibat dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap berbagai posisi strategis negara. Mulai dari Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga pimpinan lembaga independen seperti KPK, KPU, BPK, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung, semuanya melewati mekanisme politik di DPR yang didominasi oleh fraksi-fraksi Parpol.

“Dengan kewenangan sebesar itu, Parpol memegang kendali penting dalam menentukan kualitas institusi negara. Karena itu, reformasi partai politik menjadi kebutuhan mendesak agar proses seleksi pejabat publik benar-benar berbasis merit dan integritas,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, berbagai persoalan bangsa seperti korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, hingga lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, tidak bisa dilepaskan dari kualitas Parpol. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 yang masih berada di kisaran skor 37 menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Selama hulu demokrasi kita belum sehat, maka hilirnya juga akan bermasalah. Kesejahteraan rakyat sulit tercapai jika proses politiknya masih diwarnai praktik-praktik yang tidak ideal,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran dan Wakik Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, langkah konkret pembenahan yang perlu dilakukan antara lain memperkuat sistem kaderisasi Parpol, meningkatkan transparansi pendanaan politik, serta mendorong pendidikan politik yang lebih substantif kepada masyarakat. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat tingkat partisipasi politik masyarakat memang meningkat dalam Pemilu 2024 hingga mencapai sekitar 82 persen, namun kualitas partisipasi tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih rasional dan berbasis program.

“Ke depan, kita harus mendorong partai politik menjadi institusi yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan begitu, Parpol dapat benar-benar menjadi pilar demokrasi yang mampu melahirkan pemimpin berkualitas dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” pungkas Bamsoet. (