PAMOR, CILACAP - Plt Bupati Cilacap, Ammy, angkat bicara tegas soal pejabat daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia janjikan evaluasi ketat terhadap ASN bermasalah, termasuk demosi, rotasi, hingga pemberhentian, demi jaga integritas birokrasi Cilacap.

"Target saya evaluasi langsung setiap OPD, lihat pencapaiannya. Hasilnya jadi dasar tindakan tegas, bukan gegabah cuma gara-gara pengakuan 'nyetor' uang," tegas Ammy saat ditemui di Cilacap, Kamis (2/4/2026).

Ammy tekankan proses harus prosedural dan hati-hati. "Cek motifnya: tekanan, terpaksa, atau kebiasaan? Saya baru tahu praktik begini. Kalau kesalahan tak termaafkan setelah evaluasi, saya ganti semua bukan cuma kepala dinas, tapi bawahan juga," ujarnya dengan nada mantap.

Prioritas utama adalah reviu pengadaan barang/jasa dan proyek infrastruktur, sesuai masukan KPK di Semarang. "Mulai dari OPD berpotensi korupsi: prosedur lelang benar? Pokja dan PPK kerja profesional? Keluhan masyarakat soal tender online yang 'muter-muter' apakah fasilitas Pemda kurang atau ada permainan orang dalam?" tanyanya retoris.

Ia janji coret item APBD 2026 dan rencana 2027 yang berisiko temuan. Proses hukum OTT yang belum kelar juga jadi pertimbangan krusial. "Kepala OPD berpotensi dipanggil saksi atau sidang lagi—bisa bikin konsentrasi buyar dan waktu terbuang. Layakkah mereka pimpin OPD?" jelasnya.

Dalam arahan ke seluruh OPD, Ammy bedakan diri dari pendahulunya. "Saya bukan Mas Syamsul yang halus atau sabar. Saya tak kenal kompromi. Tak mau kerja? Silakan mundur! Saya tak ambil uang OPD sepeser pun, tapi tuntut kinerja maksimal," tegasnya. Ia ancam turun tangan langsung terhadap ASN malas, praktik ijon (fee  di muka sebelum SPK), atau sabotase kerangka acuan kerja.

"Era ijon selesai di jaman saya. Serius, kalau dipecat dan tak terima, gugat ke pengadilan!" tegasnya. Harapannya, langkah ini bersihkan korupsi, capai target pembangunan, dan pulihkan kepercayaan publik pasca-kasus sebelumnya.