PAMOR, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan dalam upaya mengatasi tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia, peran institusi penegak hukum menjadi salah satu kunci utama untuk mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari tebang pilih merupakan prasyarat untuk memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan iklim produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.  

“Indonesia sedang menghadapi ujian multidimensi yang kompleks. Mulai dari korupsi yang masih merajalela, tingginya angka pengangguran, hingga melemahnya daya beli masyarakat. Presiden telah berupaya merespons ini, tetapi tanpa dukungan maksimal dari penegak hukum yang kredibel, upaya tersebut bisa sia-sia,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (27 M$EI 2025).

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini mengkritisi praktik tebang pilih dalam penanganan kasus hukum yang dinilai menggerogoti kredibilitas institusi penegak hukum. Masyarakat masih mempertanyakan mengapa kasus korupsi besar seperti skandal pengadaan barang dan jasa di sektor infrastruktur atau kasus perpajakan tertentu lambat diusut, sementara kasus kecil justru diproses cepat. Hal ini menciptakan persepsi negatif bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Baca juga :

Bamsoet Apresiasi Gelaran HOGERS Indonesia Drag Race of National Event 3

"Maraknya aksi premanisme juga mengganggu iklim usaha di Indonesia. Premanisme adalah musuh investasi dan pemulihan ekonomi. Penegak hukum harus sigap menindak tegas pelaku, sekaligus membuka ruang dialog untuk menyelesaikan akar masalah, seperti kesenjangan ekonomi,” tegas Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, lemahnya responsivitas penegak hukum berpotensi memunculkan masalah baru yang semakin membebani pemerintah. Misalnya, aksi unjuk rasa buruh yang kerap berujung anarkis atau konflik agraria yang melibatkan korporasi dan masyarakat lokal. 

“Kami mendorong Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Setiap potensi konflik harus diidentifikasi sejak dini dan diselesaikan secara hukum sebelum meluas,” kata Bamsoet.

Baca juga :

Rapat Polkam KADIN Indonesia, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Mitigasi Risiko Dunia Usaha

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menyakini di tengah tekanan global seperti resesi ekonomi, kenaikan suku bunga, dan ketegangan geopolitik, penegakan hukum yang adil akan menjadi fondasi bagi stabilitas nasional. Karenanya, hukum harus menjadi panglima. Jika masyarakat melihat setiap kasus ditangani transparan, kepercayaan terhadap pemerintah akan pulih. Ini merupakan modal besar untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. 

"Tanpa dukungan konkret dari institusi hukum, agenda reformasi dan pemulihan ekonomi hanya akan menjadi wacana. Kami berharap tahun 2025 menjadi momentum perbaikan. Penegak hukum harus menjadi garda terdepan, bukan penghambat, dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkas Bamsoet.