PAMOR, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian progres kerja hingga triwulan III dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025). Salah satu yang ia sampaikan adalah data penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan hingga November 2025 yang sudah mencapai 99,45%.

"Untuk penanganan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan itu, dari target 2.002, sudah terselesaikan sebanyak 1.991 kasus pertanahan atau 99,45% dengan proyeksi 100%,” ungkap Menteri Nusron di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jakarta.

Selain penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan, Menteri ATR/Kepala BPN juga memaparkan progres beberapa program strategis lainnya yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Program Akses Reforma Agraria telah memberdayakan 8.900 kepala keluarga (KK), yaitu setara 93,27% dari total target 9.542 KK. Sementara untuk program pendaftaran tanah ulayat, dari target 15 bidang, sudah terealisasi 17 bidang terdaftar atau 113,33%.

Baca juga :

Pembinaan di Kanwil BPN Provinsi Papua, Menteri Nusron Perkuat Layanan Pertanahan: Semakin Sederhana, Semakin Baik

"Kami berharap agar dapat melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025 dengan baik, dengan kekuatan, serta mendapat dukungan sekaligus pendampingan dari para Pimpinan dan semua Anggota Komisi II yang terhormat,” kata Menteri Nusron mengakhiri laporannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang dalam kesempatan ini memimpin jalannya rapat, menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap program kerja kementerian/lembaga, termasuk Kementerian ATR/BPN. “Kami Komisi II DPR RI senantiasa punya komitmen untuk terus mendukung penuh, apa yang mau dikerjakan oleh para mitra kerja kita, tanpa kecuali mendukung anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Rapat juga dihadiri secara daring oleh satuan kerja daerah Kementerian ATR/BPN, baik Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. (GE/YZ)