PAMOR, JAKARTA- PDI Perjuangan  menegaskan diri  partai penyeimbang. Keputusan tersebut ditegaskan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam  Rakernas I PDI-P sekaligus perayaan HUT ke-53 PDI-P di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta Utara, yang ditutup Senin (12/1/2026).

 Ketua Bidang Politik PDI Perjuangan, Puan Maharani  juga memberi penjelasan praktis kepada ribuan kader Banteng bagaimana beperan sebagai partai penyeimbang. Menurutnya, sikap Politik sebagai partai penyeimbang adalah kritis, cerdas, solutif dan kerakyatan.

“Kritis berarti memiliki analisa yang tajam, berbasis regulasi, berdasarkan data, fokus pada substansi, dan bukan menyerang personal.Kritis juga berarti kita berpikiran terbuka dan objektif. Kita juga harus tahu, apakah permasalahan saat ini juga disebabkan oleh kekuasaan yang kita miliki di masa lalu? Sehingga kita harus bijaksana dalam menyampaikan kritik,” paparnya.

Disampaikan, kritis tidak berarti selalu menolak apa yang disampaikan pemerintah. Kita mendukung yang baik dan mengkoreksi serta menyempurnakan yang tidak baik.

Selanjutnya, menurut Puan, cerdas berarti kemampuan untuk menempatkan dan memperjuangkan kepentingan secara efektif, rasional, dan bermartabat, bahkan dalam situasi politik yang tidak kondusif sekalipun. Kecerdasan tidak ditunjukkan melalui reaksi emosional atau konfrontasi tanpa arah.

“Melainkan melalui ketepatan membaca situasi, kecermatan memilih strategi, serta konsistensi dalam menjaga tujuan. Sebagai Partai Penyeimbang, maka kecerdasan adalah kemampuan mengubah keterbatasan menjadi daya tawar, tekanan menjadi peluang, dan perbedaan menjadi penyeimbang,” paparnya.

Ketua DPR RI ini memberikan contoh kecerdasan ini dalam konteks politik di DPR RI. “Di DPR RI, satu Fraksi PDI Perjuangan berhadapan dengan tujuh Fraksi lainnya. Tanpa kehadiran Fraksi PDI Perjuangan, setiap rapat dapat menjadi sah. Dalam kondisi seperti ini, kita harus cerdas menjaga posisi Fraksi agar tetap diperhitungkan,” ujarnya.

Sebagai Partai Penyeimbang, lanjut Puan, para kadernya diharapkan juga tidak hanya bisa menyampaikan kritik, akan tetapi juga solusi “Jangan mengkritik kalau tidak punya solusi; mengapa solusi menjadi penting? Solusi menjadi penting karena kita pernah menjadi partai pemerintah, sehingga memahami secara nyata kompleksitas pengambilan kebijakan dan tantangan pembangunan nasional,” ujarnya.

Pengalaman tersebut menempatkan kita pada posisi yang tidak hanya berhak mengkritik, tetapi juga berkewajiban menawarkan alternatif solusi kebijakan. “Dengan demikian, maka kita tetap memiliki komitmen agar pembangunan nasional tetap bergerak maju dan tidak mundur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Puan menegaskan, kenyataan bahwa PDI-P tidak berada dalam jajaran partai pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan, apalagi mendorong, arah pembangunan nasional yang keliru dan pada akhirnya mengorbankan kesejahteraan rakyat demi kepentingan politik jangka pendek.

“Perbedaan posisi politik tidak menghapus tanggung jawab moral dan kebangsaan terhadap masa depan rakyat dan negara,” tegasnya.

Sebagai Partai Penyeimbang, lanjut Puan, keberadaan PDI-P akan bermakna apabila berpijak pada dukungan dan keberpihakan yang nyata kepada kepentingan rakyat.

“Tanpa orientasi tersebut, peran penyeimbang akan kehilangan arah dan menjadikan partai sibuk mengurus kepentingannya sendiri, terjebak pada manuver internal yang terpisah dari kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Puan menegaskan, tujuan kerakyatan ini yang harus selalu diingat para kader PDI-P  agar saat ada permasalahan rakyat yang dihadapi, “maka, akan fokus kepada solusi dan bukan hanya sibuk berbunyi.”

“Ini penting agar kita tidak terjebak pada ambisi, tidak terjebak pada emosi pribadi, melainkan kita Insya Allah bisa terus menjalankan posisi penyeimbang yang berdasarkan pada ideologi dan berorientasi pada solusi atas persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia,” ujarnya.

Hal ini, kata Puan, seperti yang dilakukan dengan membantu para korban bencana di Sumatera.“Di situ kita langsung bergerak, dan bukan hanya berteriak. Seperti yang Ibu Ketua Umum sampaikan bahwa membantu korban bencana adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan politik,” tegas cucu Bung Karno ini.