PAMOR, PURBALINGGA – Peningkatan kualitas belanja daerah menjadi sorotan DPRD Kabupaten Purbalingga dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),tidak hanya berorientasi pada penyerapa Anggaran semata namun harus optimal memberikan manfaat yang betul-betul dirasakan masyarakat dan tanpa membebani masyarakat. Terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2027.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Aman Waliyudin, didampingi Aris Widiarso dan Hj. Tenny Juliawaty, serta dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga, Selasa (30/09/2026)

Baca Juga :

Pansus DPRD Purbalingga Gelar Public Hearing Raperda Tentang Desa

Pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2,071 triliun, terdiri atas PAD sebesar Rp440,46 miliar dan pendapatan transfer Rp1,630 triliun.  Enam fraksi DPRD menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan sebagai bahan penyempurnaan anggaran.

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, H. katno menyoroti kualitas pelaksanaan pembangunan agar tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran. Pengawasan terhadap proyek pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, juga perlu ditingkatkan.

Fraksi PKB melalui juru bicaranya H. khodirin mendorong peningkatan PAD melalui penguatan ekonomi daerah, pendataan objek pajak dan retribusi secara akurat, serta optimalisasi potensi pendapatan yang belum tergarap. Upaya tersebut diharapkan tidak sekadar mengandalkan kenaikan tarif yang dapat membebani masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PKS menekankan agar optimalisasi PAD tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama kelompok kecil dan pelaku UMKM. 

"Peningkatan pendapatan daerah harus berjalan seiring dengan perlindungan daya beli masyarakat." ungkap juru bicaranya Padang Kusumo. 

Fraksi Partai Golkar meminta belanja daerah diarahkan pada kebutuhan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. 

"Salah satu yang menjadi masukan kami adalah bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kemarau panjang serta penyediaan air bersih bagi warga yang membutuhkan." tegas juru bicara Fraksi Partai Golkar H. idrus Anjasmoro. 

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Mugi Wahyudi menyampaikan Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, opsen PKB, retribusi daerah, laba BUMD, dan BLUD. Fraksi ini juga menekankan perlunya pembinaan dan pendampingan terhadap BUMD yang mengalami persoalan keuangan.

Adapun Fraksi Amanat Demokrat yang di sampaikan oleh Musofan yaitu perlunya mengingatkan pemantauan dan evaluasi sumber-sumber PAD secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus mengantisipasi kerugian, terutama di tengah ketidakpastian pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Seluruh fraksi pada prinsipnya menyatakan persetujuan agar Raperda APBD 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan memperhatikan berbagai catatan dan masukan yang telah disampaikan.

DPRD Kabupaten Purbalingga selanjutnya akan membahas Raperda tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD mengawal penyusunan anggaran yang akuntabel, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.