PAMOR, PURBALINGGA – Bupati Purbalingga H. Fahmi Muhammad Hanif dalam jawaban dan tanggapan atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Rabu (30/09/2026).

Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengarahkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 untuk memperbesar manfaat belanja daerah bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penanganan persampahan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor Sekretariat Kabupaten Purbalingga DPRD. 
Dalam jawabannya, Bupati menegaskan bahwa arah APBD 2027 akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemkab Purbalingga juga akan melakukan pengendalian belanja rutin dan efisiensi terhadap belanja yang kurang produktif. Kebijakan tersebut akan diselaraskan dengan tema pembangunan 2027. 

“Ruang fiskal yang tersedia diarahkan pada belanja prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan mendukung pencapaian tema pembangunan pada tahun 2027, yaitu akselerasi infrastruktur dasar dan pariwisata berkelanjutan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan sosial,” katanya ketika paparan dalam jawaban dan tanggapan saat Rapat Paripurna.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah infrastruktur. Belanja modal 2027 diprioritaskan untuk peningkatan kualitas jalan dan irigasi, pemenuhan sarana pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur pelayanan dasar lainnya.

“Penentuan prioritas pembangunan jalan akan mempertimbangkan kondisi dan tingkat kerusakan, fungsi serta tingkat kepentingan ruas, konektivitas antarwilayah, tingkat pelayanan jalan, pemerataan pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah," jelasnya.

Baca Juga :

DPRD Purbalingga Soroti Optimalisasi PAD dan Belanja Daerah dalam Pembahasan RAPBD 2027

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan terkait Persoalan sampah menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam jawaban Bupati. Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan anggaran sebesar Rp5 miliar pada 2027 untuk penanganan persampahan. Pihaknya menyatakan penanganan sampah menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan pada 2027.

“Anggaran tersebut akan digunakan untuk revitalisasi dan aktivasi TPS3R serta KSM yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Pemerintah daerah juga akan memperkuat metode bisnis sirkuler secara terpadu dan integratif dalam penanganan sampah.” Ungkapnya.

Dari sisi pendapatan, Pemkab Purbalingga akan meningkatkan PAD melalui perluasan basis pajak dan retribusi, pemutakhiran data objek dan wajib pajak, digitalisasi pembayaran, serta penguatan pengawasan dan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi. Namun, peningkatan PAD tetap akan memperhatikan kondisi daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat Purbalingga.

Sementara itu, defisit APBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp14 miliar. Bupati menjelaskan, defisit tersebut akan ditutup dengan memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran 2026.

“Selain pemanfaatan SILPA, pemerintah daerah akan melakukan intensifikasi PAD agar dapat melampaui target yang ditetapkan serta melakukan efisiensi belanja.” Imbuhnya.

Pada sektor kesehatan, pemerintah daerah memastikan keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC), terutama untuk masyarakat kurang mampu. Bupati juga menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen menjaga kecukupan anggaran JKN PBI APBD. Verifikasi dan validasi data penerima bantuan juga terus dilakukan agar penerima manfaat tepat sasaran.

“mekanisme pelayanan kesehatan akan terus dioptimalkan melalui penyederhanaan alur pendaftaran, khususnya dalam kondisi darurat melalui skema UHC non-cut off.” Terangnya.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga H. Aman Waliyudin, di dampingi Wakil Ketua III Hj. Tenny Juliawaty. Tampak hadir jajaran anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, pimpinan BUMD, serta perwakilan instansi vertikal.

Penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan melalui tahapan pembahasan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebelum Raperda APBD 2027 memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan APBD.